Kompas.com - 21/06/2014, 05:18 WIB
Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto memberikan visi misi dalam debat capres 2014 putaran kedua, di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Minggu (15/6/2014). KOMPAS.COM/RODERICK ADRIAN MOZESCalon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto memberikan visi misi dalam debat capres 2014 putaran kedua, di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Minggu (15/6/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Meski saat ini kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait penculikan aktivis pada tahun 1998 terus diangkat, tetapi mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto tidak pernah memberikan klarifikasi secara langsung.

Selama ini, klarifikasi mengenai tudingan pelanggaran HAM itu selalu disampaikan oleh para anggota tim sukses calon presiden nomor satu tersebut. Kenapa Prabowo enggan memberikan keterangan secara langsung ke publik?

"Kan itu sudah diklarifikasi oleh pengadilan. Dengan jelas di pengadilan. Dan itu adalah tim yang sangat besar. Jadi tidak mungkin klarifikasi orang per orang. Jadi kita percaya dengan hasil itu," kata Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi di Jakarta, Jumat (20/6/2014) malam.

Bila Prabowo harus mengklarifikasi masalah itu sendiri, ujar Suhardi, polemik justru tak akan selesai. "Nanti ada orang tanya lagi, tanya lagi," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Prabowo tak pernah memberi klarifikasi langsung soal hal itu karena enggan terus-menerus membahas masa lalu.

"Sudah banyak komentar (dari tim sukses). Lagi pula, kita bukan mau membahas masa lalu. Itu terjadi di abad 20, tahun 1998. Ini abad ke-21, yang jelas terjadi sekarang saja banyak pelanggaran korupsi dan segalanya," ujar Fadli.

Dugaan pelanggaran HAM oleh Prabowo diangkat lagi oleh mantan Panglima ABRI, Wiranto, yang kini ada di barisan partai pengusung pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia mengadakan konferensi pers khusus tentang surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang beredar di media sosial, terkait pemberhentian Prabowo dari TNI.

Wiranto menyebut Prabowo terlibat penculikan aktivis saat menjabat Danjen Kopassus pada tahun 1998 dan atas inisiatif sendiri. Menurut Wiranto, tidak penting apakah Prabowo diberhentikan secara hormat atau tidak, tetapi dia meminta publik melihat substansi penyebab pemberhentian Prabowo.

Saat diminta komentar soal pernyataan Wiranto itu, Prabowo tetap bergeming. Dia tak memberikan banyak komentar. Prabowo mempersilakan masyarakat untuk menilai sendiri pernyataan itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Nama Asli Jozeph Paul Zhang | Jozeph Paul Zhang Diduga Tak Berada di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Nama Asli Jozeph Paul Zhang | Jozeph Paul Zhang Diduga Tak Berada di Indonesia

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

Nasional
UPDATE: Total 4.282 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 11 di Singapura

UPDATE: Total 4.282 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 11 di Singapura

Nasional
Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

Nasional
Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nasional
Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Nasional
Fakta Persidangan Rizieq: 3.000 Orang Menyambut di Megamendung, 20 Orang Reaktif Pascakerumunan

Fakta Persidangan Rizieq: 3.000 Orang Menyambut di Megamendung, 20 Orang Reaktif Pascakerumunan

Nasional
Mendagri Terbitkan Instruksi Nomor 9/2021, Pertegas Perpanjangan Kembali PPKM Mikro

Mendagri Terbitkan Instruksi Nomor 9/2021, Pertegas Perpanjangan Kembali PPKM Mikro

Nasional
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kilogram Narkoba di Sumut

Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kilogram Narkoba di Sumut

Nasional
Kasus Covid-19 di Tanah Air Bertambah 4.952 dan Klaim Pemerintah soal Keberhasilan PPKM Mikro

Kasus Covid-19 di Tanah Air Bertambah 4.952 dan Klaim Pemerintah soal Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
TNI AL Bongkar Penyelundupan 100 Kg Narkoba di Perairan Muara Sungai Asahan

TNI AL Bongkar Penyelundupan 100 Kg Narkoba di Perairan Muara Sungai Asahan

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Kendalikan Covid-19, Kasus Aktif Turun

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Kendalikan Covid-19, Kasus Aktif Turun

Nasional
Fakta Terbaru Jozeph Paul Zhang, Nama Asli Terungkap hingga Mengaku Sudah Bukan WNI

Fakta Terbaru Jozeph Paul Zhang, Nama Asli Terungkap hingga Mengaku Sudah Bukan WNI

Nasional
Mensos Risma Akan Berikan Santunan kepada Keluarga Korban Bom Makassar dan Penembakan KKB

Mensos Risma Akan Berikan Santunan kepada Keluarga Korban Bom Makassar dan Penembakan KKB

Nasional
Jozeph Paul Zhang Mengaku Sudah Lepas Status WNI

Jozeph Paul Zhang Mengaku Sudah Lepas Status WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X