Mahfud: Waktu Jadi Wapres Apa yang Dilakukan JK soal HAM?

Kompas.com - 20/06/2014, 13:24 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyampaikan kesediannya menjadi ketua tim pemenangan pemilu presiden pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kepada media massa di Jakarta, Kamis (22/5). KOMPAS/Heru Sri KumoroMantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyampaikan kesediannya menjadi ketua tim pemenangan pemilu presiden pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kepada media massa di Jakarta, Kamis (22/5).
|
EditorI Made Asdhiana
BENGKULU, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyindir Jusuf Kalla, yang merupakan cawapres Joko Widodo, terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang pernah diselesaikan saat menjadi wakil presiden (2004-2009).

"Jusuf Kalla sendiri waktu ia jadi wapres apa yang ia lakukan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu? Sekarang ia jadi calon wakil presiden teriak-teriak lagi soal pelanggaran HAM," kata Mahfud dalam orasinya saat meresmikan kantor MMD Initiative wilayah Barat di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014).

Untuk menyelesaikan persoalan HAM secara keseluruhan di Indonesia, Mahfud menawarkan rekonsiliasi nasional. "Saya menawarkan rekonsiliasi nasional untuk saling memaafkan karena jika mau buka-bukaan akan banyak yang kena dan bangsa Indonesia akan semakin terpuruk," ujarnya.

Lebih jauh Mahfud mengatakan, pelaku pelanggaran HAM terjadi sejak Bung Karno, sebelum G-30 S PKI terjadi ratusan umat Islam banyak yang dibunuh, jenderal-jenderal banyak yang dibantai. Itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai presiden.

Mahfud juga mencontohkan Afrika Selatan yang bersedia dengan keikhlasan hati untuk saling memaafkan guna membangun bangsa yang lebih baik ke depan. "Ini bukan dalam rangka saya membela Prabowo karena kasus pelanggaran HAM yang ditudingkan kepada Prabowo masih banyak perdebatan panjang," katanya.

Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu Kota Bengkulu, Divisi Pengawasan, Wahyu Handono, di tempat yang sama mengemukakan, pidato Mahfud tersebut tidak masuk dalam kategori kampanye hitam. "Ini tidak kampanye hitam apa yang disampaikan Mahfud tadi adalah fakta sejarah," demikian ujar Wahyu.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X