Anies Baswedan: Kebocoran Rp 1.000 Trilliun Sama dengan Korupsi 4 Tahun Gaji PNS

Kompas.com - 19/06/2014, 15:52 WIB
Akademisi Anies Baswedan (kiri) bersama personil Slank Bimbim menghadiri konser 'Revolusi Harmoni, Revolusi Mental' bersama musisi Indonesia lainnya di Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2014). Konser tersebut digelar untuk mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pilpres 9 Juli mendatang. TRIBUN / DANY PERMANAAkademisi Anies Baswedan (kiri) bersama personil Slank Bimbim menghadiri konser 'Revolusi Harmoni, Revolusi Mental' bersama musisi Indonesia lainnya di Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2014). Konser tersebut digelar untuk mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pilpres 9 Juli mendatang.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswedan, menilai pernyataan Prabowo Subianto berlebihan terkait kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun. Menurut Anies, jumlah itu sama dengan empat kali gaji tahunan pegawai negeri sipil, TNI, polisi, dan para pejabat negara.

"Belanja gaji pegawai negeri Indonesia mulai dari PNS, ABRI, Polri dan pejabat negara tahun 2014 tercakup di angka Rp 275,8 trilliun per tahun. Kalau ada pernyataan kebocoran Rp. 1.000 triliun, artinya hampir empat kali gaji tahunan mereka. Orang yang paham anggaran pasti heran mendengar angka ini," kata Anies dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Kamis (19/6/2014).

Anies mengatakan, angka tersebut sangat fantastis serta sangat menarik perhatian publik dan masyarakat umum. Menyebut kebocoran seperti itu, kata Anies, dapat menyinggung perasaan pegawai negeri yang baik, jujur, dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

"Orang-orang baik di pemerintahan itu masih amat banyak. Betul kita masih bertarung memberantas korupsi, tetapi tidak semua orang Indonesia. Tidak semua pegawai negeri Indonesia itu koruptor," kata penggagas Indonesia Mengajar tersebut.

Masalah kebocoran anggaran selalu disampaikan Prabowo dalam orasinya saat berkampanye. Prabowo berulang kali menyebut hal itu dalam debat calon presiden sesi kedua yang disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi.

Dalam debat capres babak kedua pada Minggu (15/6/2014), Prabowo mengutip perkataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengenai kebocoran anggaran negara hingga Rp 7.200 triliun (baca: Ini Omongan Abraham Samad soal Kebocoran Rp 7.200 Triliun). Jumlah tersebut lebih besar daripada angka yang dipegang oleh tim sukses Prabowo-Hatta, yakni sebesar Rp 1.000 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menilai bahwa kebocoran anggaran yang disampaikan Prabowo berlebihan karena APBN Indonesia saja hanya berkisar Rp 1.500 triliun. Menurut Chairul, Presiden Yudhoyono mempertanyakan data Prabowo soal kebocoran anggaran tersebut (baca: Menko Perekonomian Anggap Data Kebocoran Anggaran Prabowo Terlalu Berlebihan).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara terpisah, calon wakil persiden pasangan Prabowo, Hatta Rajasa, meluruskan pernyataan Prabowo itu. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan, apa yang dimaksud Prabowo adalah potensi kekayaan negara yang tidak dimanfaatkan, bukan kebocoran anggaran. Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Romahurmuziy.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X