Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Kebocoran Rp 1.000 Trilliun Sama dengan Korupsi 4 Tahun Gaji PNS

Kompas.com - 19/06/2014, 15:52 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswedan, menilai pernyataan Prabowo Subianto berlebihan terkait kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun. Menurut Anies, jumlah itu sama dengan empat kali gaji tahunan pegawai negeri sipil, TNI, polisi, dan para pejabat negara.

"Belanja gaji pegawai negeri Indonesia mulai dari PNS, ABRI, Polri dan pejabat negara tahun 2014 tercakup di angka Rp 275,8 trilliun per tahun. Kalau ada pernyataan kebocoran Rp. 1.000 triliun, artinya hampir empat kali gaji tahunan mereka. Orang yang paham anggaran pasti heran mendengar angka ini," kata Anies dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Kamis (19/6/2014).

Anies mengatakan, angka tersebut sangat fantastis serta sangat menarik perhatian publik dan masyarakat umum. Menyebut kebocoran seperti itu, kata Anies, dapat menyinggung perasaan pegawai negeri yang baik, jujur, dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

"Orang-orang baik di pemerintahan itu masih amat banyak. Betul kita masih bertarung memberantas korupsi, tetapi tidak semua orang Indonesia. Tidak semua pegawai negeri Indonesia itu koruptor," kata penggagas Indonesia Mengajar tersebut.

Masalah kebocoran anggaran selalu disampaikan Prabowo dalam orasinya saat berkampanye. Prabowo berulang kali menyebut hal itu dalam debat calon presiden sesi kedua yang disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi.

Dalam debat capres babak kedua pada Minggu (15/6/2014), Prabowo mengutip perkataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengenai kebocoran anggaran negara hingga Rp 7.200 triliun (baca: Ini Omongan Abraham Samad soal Kebocoran Rp 7.200 Triliun). Jumlah tersebut lebih besar daripada angka yang dipegang oleh tim sukses Prabowo-Hatta, yakni sebesar Rp 1.000 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menilai bahwa kebocoran anggaran yang disampaikan Prabowo berlebihan karena APBN Indonesia saja hanya berkisar Rp 1.500 triliun. Menurut Chairul, Presiden Yudhoyono mempertanyakan data Prabowo soal kebocoran anggaran tersebut (baca: Menko Perekonomian Anggap Data Kebocoran Anggaran Prabowo Terlalu Berlebihan).

Secara terpisah, calon wakil persiden pasangan Prabowo, Hatta Rajasa, meluruskan pernyataan Prabowo itu. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan, apa yang dimaksud Prabowo adalah potensi kekayaan negara yang tidak dimanfaatkan, bukan kebocoran anggaran. Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Romahurmuziy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Nasional
AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

Nasional
Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com