Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/06/2014, 15:04 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Antikorupsi menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (19/6/2014). Mereka mendesak KPK agar mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta yang kini ditangani Kejaksaan Agung.

Dalam selebaran yang dibagikan, para pengunjuk rasa yang terdiri dari puluhan orang itu meminta KPK mengusut aktor utama di balik korupsi pengadaan Transjakarta tersebut. Menurut para pengunjuk rasa, Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta ketika itu merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan bus Transjakarta yang kini disidik Kejaksaan Agung.

"Tiga triliun rupiah untuk pengadaan bus Transjakarta, tidak mungkin tidak diketahui Jokowi. Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta yang sekarang digantikan Ahok sementara itu tidak mungkin tidak terkait," kata salah seorang pengunjuk rasa.

Para pengunjuk rasa tampak terdiri dari pemuda dan sejumlah ibu-ibu. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda-beda warna dan corak. Tampak enam orang di antara mereka mengusung poster bergambar wajah Jokowi. Salah satu poster yang diusung mempertanyakan kapan KPK meminta keterangan Jokowi terkait pengadaan bus Transjakarta ini.

Para pengunjuk rasa juga membawa poster besar yang menuding Jokowi sebagai aktor utama di balik kasus tersebut. Mereka juga membawa sejumlah bendera Merah Putih yang diikat dengan bambu.

Berdasarkan pengamatan, aksi unjuk rasa ini tidak mengakibatkan arus lalu lintas ruas Jalan HR Rasuna Said terhambat. "Kita tidak boleh tinggal diam. Saya yakin gerakan kita hari ini merupakan tugas mulia untuk selamatkan aset DKI Jakarta," ucap salah seorang pengunjuk rasa melalui pengeras suara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TPN Klaim Rakyat Telah Merasakan Kehadiran Ganjar-Mahfud Selama Kampanye

TPN Klaim Rakyat Telah Merasakan Kehadiran Ganjar-Mahfud Selama Kampanye

Nasional
Data DPT Pemilu Diretas, KPU Sebut Rekapitulasi Suara Dilakukan Manual

Data DPT Pemilu Diretas, KPU Sebut Rekapitulasi Suara Dilakukan Manual

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Siap Ikuti Format Debat yang Diputuskan KPU

TPN Ganjar-Mahfud Siap Ikuti Format Debat yang Diputuskan KPU

Nasional
Bambang Tanoesoedibjo Tak Penuhi Panggilan KPK

Bambang Tanoesoedibjo Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Pesan Alam untuk Ganjar bila jadi Presiden: Jangan Sampai Aku yang Pertama Kecewa

Pesan Alam untuk Ganjar bila jadi Presiden: Jangan Sampai Aku yang Pertama Kecewa

Nasional
Jangan Panik, Dokter Sebut Tingkat Fatalitas Mycoplasma Pneumonia Lebih Rendah dari Covid-19

Jangan Panik, Dokter Sebut Tingkat Fatalitas Mycoplasma Pneumonia Lebih Rendah dari Covid-19

Nasional
KPK Cecar Aspri Wamenkumham Soal Dugaan Penerimaan Suap dan Gratifikasi

KPK Cecar Aspri Wamenkumham Soal Dugaan Penerimaan Suap dan Gratifikasi

Nasional
Pasangan Calon Hanya Boleh Bawa 50 Orang Hadiri Debat Capres-Cawapres

Pasangan Calon Hanya Boleh Bawa 50 Orang Hadiri Debat Capres-Cawapres

Nasional
Serba-serbi Debat Pilpres: Jadwal, Format, hingga Tema

Serba-serbi Debat Pilpres: Jadwal, Format, hingga Tema

Nasional
Hari Ke-10 Kampanye, Ganjar ke IKN, Mahfud Beri Sambutan ke Mahasiswa Se-Malang Raya

Hari Ke-10 Kampanye, Ganjar ke IKN, Mahfud Beri Sambutan ke Mahasiswa Se-Malang Raya

Nasional
Soal RUU DKJ, Ganjar: Kalau Disebut Kota Administratif, Tunjuk Saja

Soal RUU DKJ, Ganjar: Kalau Disebut Kota Administratif, Tunjuk Saja

Nasional
Ingin Aktifkan Kembali Jalur Kereta yang Sudah Mati, Anies: Investasinya Lebih Murah Dibandingkan Jalan Tol

Ingin Aktifkan Kembali Jalur Kereta yang Sudah Mati, Anies: Investasinya Lebih Murah Dibandingkan Jalan Tol

Nasional
Soal RUU DKJ, Golkar Belum Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Soal RUU DKJ, Golkar Belum Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Nasional
Hanya Ada 1,4 Juta Pemilih di Bengkulu, Anies: Saya Datang Bukan Soal Jumlah Penduduk

Hanya Ada 1,4 Juta Pemilih di Bengkulu, Anies: Saya Datang Bukan Soal Jumlah Penduduk

Nasional
Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, TNI AD Bantah

Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, TNI AD Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com