Kompas.com - 19/06/2014, 14:11 WIB
Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto saat deklarasi mengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan capres-cawapres Pemilu 2014 di kediaman Megawati Soekaroputri, Jakarta, 19 Mei 2014. PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura sepakat berkoalisi mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Hanura, Wiranto saat deklarasi mengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan capres-cawapres Pemilu 2014 di kediaman Megawati Soekaroputri, Jakarta, 19 Mei 2014. PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura sepakat berkoalisi mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto menilai istilah pemberhentian dengan hormat atau dipecat terhadap Prabowo Subianto dari ABRI tidak relevan untuk diperdebatkan. Menurut Wiranto, yang terpenting adalah substansi mengapa sampai Prabowo keluar dari militer.

"Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat tidak lagi relevan diperdebatkan. Terpulang kepada masyarakat membuat istilah. Jangan terjebak istilah, tapi substansi," kata Wiranto saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Hal itu disampaikan Wiranto ketika diminta penjelasan soal status Prabowo, apakah diberhentikan dengan hormat atau dipecat dari ABRI.

Wiranto mengaku tidak ingin terjebak dengan perdebatan istilah. Ia lebih memilih berbicara di wilayah normatif atau sebab akibat. Seorang prajurit, kata dia, diberhentikan dengan hormat bila sudah habis masa dinasnya, cacat akibat operasi, sakit kronis, atau atas permintaan sendiri dan diizinkan oleh atasan.

Di sisi lain, kata Wiranto, pemberhentian dengan tidak hormat ialah karena melanggar Sapta Marga, sumpah prajurit, etika, atau hukum.

"Prabowo sebagai Panglima Kostrad nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan, beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan (aktivis 1998). Maka, tentu diberhentikannya dengan norma yang berlaku," kata Ketua Umum DPP Partai Hanura itu.

Sebelumnya, beredar surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisi rekomendasi pemberhentian Prabowo dari ABRI. Salah satu penandatangan surat tersebut, mantan Wakil Panglima ABRI, Letnan Jenderal (Purn) Fachrul Razi, membenarkan substansi surat yang beredar (baca: Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI).

Namun, tim kampanye pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menganggap beredarnya surat keputusan DKP sebagai kampanye hitam untuk menjatuhkan Prabowo. Apa pun isi surat tersebut, Prabowo tetap dianggap diberhentikan dengan hormat dari ABRI. (baca: Soal Surat DKP, Kubu Prabowo-Hatta Tuding Ada yang Ingin Perburuk Suasana).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

Nasional
Pemerasan oleh Oknum Penyidik Dinilai Bikin KPK Kini Berada di Ambang Batas Kepercayaan Publik

Pemerasan oleh Oknum Penyidik Dinilai Bikin KPK Kini Berada di Ambang Batas Kepercayaan Publik

Nasional
Kedalaman Maksimal KRI Nanggala-402 500 Meter, Kadispen AL: Kalau Lebih dari Itu Cukup Fatal

Kedalaman Maksimal KRI Nanggala-402 500 Meter, Kadispen AL: Kalau Lebih dari Itu Cukup Fatal

Nasional
Sejumlah Fakta di Balik Persidangan Eks Mensos Juliari Batubara

Sejumlah Fakta di Balik Persidangan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Pencarian KRI Nanggala-402 Terus Dilakukan, TNI AL: Kami Mohon Doa agar Bisa Temukan

Pencarian KRI Nanggala-402 Terus Dilakukan, TNI AL: Kami Mohon Doa agar Bisa Temukan

Nasional
TNI AL Pastikan Stok Oksigen Aman bagi 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402

TNI AL Pastikan Stok Oksigen Aman bagi 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Mengenal Kapal Selam KRI Nanggala-402: Pabrikan Jerman 1979, Dijuluki Monster Bawah Laut

Mengenal Kapal Selam KRI Nanggala-402: Pabrikan Jerman 1979, Dijuluki Monster Bawah Laut

Nasional
Menhan-BPJS Kesehatan Sepakat Perpanjang Program Jaminan Kesehatan

Menhan-BPJS Kesehatan Sepakat Perpanjang Program Jaminan Kesehatan

Nasional
Perayaan Hari Kartini di PDI-P, Saat Kiky Saputri Ajak Perempuan Tak Takut Bermimpi

Perayaan Hari Kartini di PDI-P, Saat Kiky Saputri Ajak Perempuan Tak Takut Bermimpi

Nasional
Penambahan 5.720 Kasus Covid-19, Varian Baru B.1.617 Belum Terdeteksi di Indonesia

Penambahan 5.720 Kasus Covid-19, Varian Baru B.1.617 Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Polisi Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai, Minta Rp 1,5 Miliar hingga Penilaian Citra yang Memburuk

Polisi Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai, Minta Rp 1,5 Miliar hingga Penilaian Citra yang Memburuk

Nasional
Penyidik KPK Asal Polri yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dinilai Dapat Dihukum Seumur Hidup

Penyidik KPK Asal Polri yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dinilai Dapat Dihukum Seumur Hidup

Nasional
Bertemu Nanti Sore, Ini yang Akan Dibahas PKS dan Demokrat

Bertemu Nanti Sore, Ini yang Akan Dibahas PKS dan Demokrat

Nasional
Terorisme, Kerukunan Beragama, dan Kehadiran Negara

Terorisme, Kerukunan Beragama, dan Kehadiran Negara

Nasional
Fakta Persidangan Kasus Tes Swab Rizieq: Pasien Istimewa hingga Ungkapan Rasa Malu Rizieq

Fakta Persidangan Kasus Tes Swab Rizieq: Pasien Istimewa hingga Ungkapan Rasa Malu Rizieq

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X