PDI-P Bantah Jokowi-JK Bakal Hapus Kolom Agama di KTP

Kompas.com - 19/06/2014, 10:21 WIB
Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) berorasi di depan simpatisannya saat kampanye terbuka di Lapangan Situ Buleud, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (17/6/2014). Pemilu Presiden 2014 akan berlangsung 9 Juli mendatang. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOCalon presiden Joko Widodo (Jokowi) berorasi di depan simpatisannya saat kampanye terbuka di Lapangan Situ Buleud, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (17/6/2014). Pemilu Presiden 2014 akan berlangsung 9 Juli mendatang.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hamka Haq membantah jika pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghapus kolom agama di kartu tanda penduduk apabila terpilih dalam pemilu presiden pada 9 Juli mendatang.

“Bahwa kami, DPP PDI Perjuangan, bersama capres dan cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak pernah sama sekali berniat untuk menghapus kolom agama pada KTP," kata Hamka Haq melalui siaran pers, Kamis (19/6/2014).

Bantahan tersebut disampaikan Hamka menanggapi pernyataan salah satu anggota tim sukses Jokowi-JK, Siti Musdah Mulia (baca: Jokowi-JK Janji Hapuskan Kolom Agama di KTP).

Dalam sebuah diskusi, Musdah mengungkapkan bahwa Jokowi telah setuju untuk menghapus kolom agama yang ada di KTP. Menurut Musdah, adanya keterangan agama di KTP dapat disalahgunakan dan pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.

"Bahwa pernyataan Musdah Mulia itu adalah pernyataan pribadi yang tidak termasuk dalam visi-misi Joko Widodo dan Jusuf Kalla," sanggah Hamka.

Hamka menegaskan, Jokowi-JK memaknai konsepsi nasionalisme dan inklusivisme. Namun, prinsip itu sebenarnya tidak serta-merta menghilangkan identitas agama seseorang. Sebab, nasionalisme dan sikap keterbukaan lebih baik diejawantahkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bentuk kepedulian sosial tanpa membedakan agama, suku, dan ras.

Sampai sejauh ini, lanjutnya, kolom agama pada KTP tetap diperlukan untuk menentukan perlakuan negara pada setiap warganya, misalnya untuk keperluan naik haji, pemakaman jenazah, dan keperluan keagamaan lainnya. 

“Yang pasti sikap ini kami tegas demi tegaknya kebinekaan dan keutuhan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Nasional
Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Nasional
Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Nasional
Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Nasional
Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Nasional
Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nasional
Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Nasional
Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Nasional
Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Nasional
Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X