Mengapa Kalangan Terdidik "Jatuh Cinta" kepada Prabowo?

Kompas.com - 18/06/2014, 23:45 WIB
Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto KOMPAS.COM/RODERICK ADRIAN MOZESCalon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


KOMPAS.com — Warga kelas menengah dan terdidik di Indonesia lebih menaruh hati kepada sosok calon presiden Prabowo Subianto. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam seminar "Memilih Presiden yang Pro Kelestarian Hutan dan HAM" di Jakarta, Rabu (18/6/2014).

"Kelas menengah yang terdidik lebih suka dengan gagasan yang berapi-api, jatuh cinta pada Prabowo," kata Burhanuddin.

Kelas menengah terdidik yang memilih Prabowo tidak terkait dengan gender. "Perempuan yang terdidik juga lebih memilih Prabowo," ujarnya.

Yang mengherankan, kata Burhanuddin, dari pilihan itu bukan subyek yang dipilih, melainkan alasan pemilihan calon presiden. Ia menuturkan, kelas menengah terdidik masa kini ternyata cenderung emosional dalam memilih calon presiden yang tepat. Banyak warga kelas menengah menentukan pilihannya dengan dasar kualitas personal yang hanya dilandasi persepsi.

"Ini yang mengherankan. Kok bisa orang dengan pendidikan tinggi lebih ke sana," kata Burhanuddin.

Menurut dia, perlu ada studi terkait kelas menengah yang lahir dalam 8 tahun terakhir, terutama tentang cara berpikirnya. Ia menengarai warga kelas menengah yang muncul 8 tahun terakhir secara fisik dan pendapatan baik, tetapi mindset-nya kurang.

Hasil survei terbaru dari sejumlah lembaga riset, elektabilitas Joko Widodo-Jusuf Kalla menurun, sementara Prabowo-Hatta merangkak naik. Berdasarkan survei terkini Indikator Politik Indonesia, selisih kedua calon capres-cawapres kira-kira 8 persen.

Menurut Burhanuddin, naiknya elektabilitas Prabowo-Hatta terkait dengan banyaknya anggota masyarakat yang percaya dengan black campaign tentang Jokowi dan tidak efektifnya kampanye negatif tentang Prabowo terkait isu hak asasi manusia. Prabowo-Hatta memiliki keunggulan pada kriteria-kriteria pemimpin lama, seperti kompetensi dan kepemimpinan. Adapun Jokowi-JK punya keunggulan pada soal integritas dan empati yang merupakan nilai-nilai pemimpin baru.

Sayangnya, kata Burhanuddin, warga yang peduli pada kejujuran sebagai indikator integritas justru berkurang. Tahun 2013, 60 persen warga Indonesia mengutamakan kejujuran. Kini, hanya tinggal 40 persen. Hal ini juga memengaruhi turunnya elektabilitas Jokowi.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X