Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri soal Pendirian Rumah Ibadah - Kompas.com

Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri soal Pendirian Rumah Ibadah

Kompas.com - 18/06/2014, 18:11 WIB
KOMPAS.COM/Sandro Gatra Direktur Megawati Institute Musdah Mulia

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan akan menghapus semua regulasi yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Salah satu yang akan dihapus adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

"Peraturan soal pendirian rumah ibadah itu akan dihapus. Aturannya menyulitkan kaum minoritas," ujar Musdah pada diskusi Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).

Musdah mengatakan, klausul peraturan yang menyebutkan "dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang" untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah.

Ia menilai, tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah.

Musdah mengatakan, dalam visi dan misi Jokowi-JK, tertuang salah satu program menghapus regulasi yang melanggar HAM. Dalam perbincangannya dengan Jokowi, kata Musdah, gubernur nonaktif itu setuju soal penghapusan peraturan bersama Menag dan Mendagri itu.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Megapolitan
Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Nasional
Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Megapolitan
Kasus 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Kasus "Peluru Nyasar" di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Megapolitan
KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

Nasional
Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Regional
Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Megapolitan
Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Regional
Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Regional
Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Internasional
Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Nasional
Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Megapolitan
Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Regional
Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Megapolitan
12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

Nasional
Close Ads X