Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri soal Pendirian Rumah Ibadah - Kompas.com

Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri soal Pendirian Rumah Ibadah

Kompas.com - 18/06/2014, 18:11 WIB
KOMPAS.COM/Sandro Gatra Direktur Megawati Institute Musdah Mulia

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan akan menghapus semua regulasi yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Salah satu yang akan dihapus adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

"Peraturan soal pendirian rumah ibadah itu akan dihapus. Aturannya menyulitkan kaum minoritas," ujar Musdah pada diskusi Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).

Musdah mengatakan, klausul peraturan yang menyebutkan "dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang" untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah.

Ia menilai, tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah.


Musdah mengatakan, dalam visi dan misi Jokowi-JK, tertuang salah satu program menghapus regulasi yang melanggar HAM. Dalam perbincangannya dengan Jokowi, kata Musdah, gubernur nonaktif itu setuju soal penghapusan peraturan bersama Menag dan Mendagri itu.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

'Pak Haji Lulung, Enggak Kangen Sama Ahok?'

"Pak Haji Lulung, Enggak Kangen Sama Ahok?"

Megapolitan
Larangan Mantan Napi Korupsi Ditolak Pemerintah, Menkumham Di Bawah Tekanan?

Larangan Mantan Napi Korupsi Ditolak Pemerintah, Menkumham Di Bawah Tekanan?

Nasional
Prabowo Hadiri Debat Pilkada Jabar 2018

Prabowo Hadiri Debat Pilkada Jabar 2018

Regional
H-5 Pilkada Serentak, KPU Sumsel Temukan 20.000 Surat Suara Rusak

H-5 Pilkada Serentak, KPU Sumsel Temukan 20.000 Surat Suara Rusak

Regional
Koalisi Saudi Gelar Operasi Militer untuk Paksa Houthi Berunding

Koalisi Saudi Gelar Operasi Militer untuk Paksa Houthi Berunding

Internasional
PKL Santai Berjualan di Pinggir Jalur Transjakarta Kota Tua

PKL Santai Berjualan di Pinggir Jalur Transjakarta Kota Tua

Megapolitan
Wiranto Sebut Ribuan Surat Suara Pilkada Rusak Sudah Diproduksi Ulang

Wiranto Sebut Ribuan Surat Suara Pilkada Rusak Sudah Diproduksi Ulang

Nasional
Survei LSI Pilkada Bondowoso: Elektabilitas Ahmad-Hidayat 54,3 Persen, Salwa-Irwan 31,6 Persen

Survei LSI Pilkada Bondowoso: Elektabilitas Ahmad-Hidayat 54,3 Persen, Salwa-Irwan 31,6 Persen

Regional
Dua Korea Sepakat Agendakan Reuni Keluarga di Bulan Agustus

Dua Korea Sepakat Agendakan Reuni Keluarga di Bulan Agustus

Internasional
Anies Kutip Kakawin Nagarakretagama dalam Pidatonya pada HUT DKI

Anies Kutip Kakawin Nagarakretagama dalam Pidatonya pada HUT DKI

Megapolitan
Tampik Ucapan Prabowo, PPK Sebut Biaya LRT Palembang Rp 10,9 Triliun

Tampik Ucapan Prabowo, PPK Sebut Biaya LRT Palembang Rp 10,9 Triliun

Regional
Survei SSC: 99 Persen Pemilih Pilkada Jatim Akan Terima 'Serangan Fajar'

Survei SSC: 99 Persen Pemilih Pilkada Jatim Akan Terima "Serangan Fajar"

Regional
Kenakan Pakaian Putih, Dedi Mulyadi Datang Paling Awal ke Lokasi Debat

Kenakan Pakaian Putih, Dedi Mulyadi Datang Paling Awal ke Lokasi Debat

Regional
Bantah Taufik, Fraksi Golkar Tegaskan Tak Ada Anggota yang Daftar Caleg dari Partai Lain

Bantah Taufik, Fraksi Golkar Tegaskan Tak Ada Anggota yang Daftar Caleg dari Partai Lain

Megapolitan
Bos Hasanah Tour Sriwijaya Pakai Uang Jemaah untuk Beli Ruko dan Mobil

Bos Hasanah Tour Sriwijaya Pakai Uang Jemaah untuk Beli Ruko dan Mobil

Regional

Close Ads X