Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menguji Rasionalitas Publik

Kompas.com - 18/06/2014, 16:19 WIB


Oleh:  Masdar Hilmy

KUALITAS demokrasi ditentukan, salah satunya, oleh kualitas pilihan warga negara dalam mengartikulasikan preferensi dan kepentingannya dalam sebuah diskursus publik yang sehat, adil, dan dinamis-dialektis.

Adapun kualitas pilihan warga ditentukan oleh, salah satunya, sejauh mana setiap warga memiliki kematangan, kedalaman, dan kebijaksanaan dalam mencerna semua kebijakan publik melalui apa yang oleh John Rawls (1997) disebut kecerdasan atau rasionalitas publik (public reason).

Dalam konteks demokrasi, terutama pilpres di Indonesia, kecerdasan publik merupakan katalisator terakhir bagi pilihan-pilihan politik warga melalui aspirasi dan preferensi publik yang diuji secara terbuka, obyektif, dan terus-menerus. Rasionalitas jenis ini akan menguji apakah sebuah pilihan warga merefleksikan preferensi yang penuh kedalaman analisis, pertimbangan hati-hati (considerate), ataukah sebaliknya hanya pilihan dangkal, pragmatis, dan kebetulan belaka.

Orientasi tindakan

Weber, dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, Theory of Social and Economic Organization (1964: 115), menegaskan bahwa orientasi tindakan sosial bertumpu pada empat jenis rasionalitas. Pertama, zweckrational (rasionalitas instrumental). Dalam kecerdasan semacam ini, tindakan seseorang hanya didorong oleh keinginan-keinginan subyektif-instrumental untuk menggapai tujuan pragmatis belaka. Tindakan seseorang dalam kategori ini hanya didorong oleh kalkulasi untung-rugi atau apa yang oleh Weber disebut marginal utility. Bekerjanya politik uang dalam pemilu barangkali dapat menjelaskan rasionalitas jenis ini.

Kedua, wertrational (rasionalitas nilai). Tindakan seseorang didorong oleh keyakinan akan kandungan nilai (value) yang ada di balik tindakan itu. Sama seperti rasionalitas pertama, rasionalitas jenis ini dihasilkan oleh sebuah proses intelektual-kognitif warga dalam mengambil sebuah keputusan. Pilihan tindakannya sama-sama rasional, tetapi cakupannya melampaui batas-batas pragmatisme sempit. Memang di sini ada unsur pragmatis, tetapi cakupannya lebih luas ketimbang rasionalitas pertama. Barangkali inilah rasionalitas publik paling ideal.

Ketiga, rasionalitas tradisional. Dalam rasionalitas jenis ini, pilihan seseorang hanya dibimbing oleh bingkai tradisi yang tidak tunduk pada prinsip-prinsip kemasukakalan rasional. Tindakan seseorang dilakukan semata-mata karena tradisi mengajarkan demikian. Dengan kata lain, tidak ada mekanisme intellectual exercises yang mengantarkan seseorang pada pilihan tindakannya. Pilihan tindakan seseorang terjadi akibat adanya intervensi tradisi dalam proses pengambilan keputusan. Persis seperti jargon populer dalam sebuah iklan: "sudah menjadi tradisi!"

Terakhir, keempat, rasionalitas afektual. Dalam rasionalitas jenis ini, pilihan tindakan seseorang hanya didorong oleh aspek perasan semata, bukan hasil olah kognisi pikirannya. Rasionalitas terakhir ini memiliki mekanisme atau modus yang hampir sama dengan rasionalitas tradisional: tidak ada signifikansi olah pikir manusia dalam menghasilkan sebuah pilihan atau keputusan. Pilihan diambil karena perasaan suka atau tidak suka. Tidak lebih dari itu.

Keempat rasionalitas di atas tentu saja bukanlah tipologi paling memuaskan untuk menjelaskan fenomena pilihan atau tindakan. Tidak ada rasionalitas tunggal yang dapat menjelaskan semuanya. Bisa jadi terdapat overlapping antara satu dan lainnya. Bahkan, bisa saja terdapat keempatnya di balik sebuah keputusan atau pilihan. Realitas sosial-politik memang jauh lebih kompleks ketimbang penjelasan tipologis di atas.

Melampaui mayoritarianisme

Terpenting dari itu semua, prinsip mayoritarianisme tidak bisa dijadikan sebagai parameter bagi bekerjanya rasionalitas publik. Artinya, kemenangan kontestan tertentu dalam proses pemilu tidak bisa diatribusikan pada faktor kecerdasan publik semata. Hal ini karena ada banyak faktor yang bekerja di balik proses pengambilan keputusan warga, seperti faktor popularitas dan primordialitas. Sebaliknya, kontestan yang berkualitas, berintegritas, dan berkompeten tidak dijamin dapat memenangi proses kontestasi politik. Intinya, pilihan politik warga tidak sejajar dan sebangun dengan rasionalitas publik.

Meski demikian, iklim demokrasi yang meruangkan pertukaran gagasan yang sehat, terbuka, dan akuntabel dapat memungkinkan terjadinya demokrasi berbasis kecerdasan publik yang matang dan berkualitas. Kualitas kecerdasan publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana setiap warga mengerahkan segenap potensi kognitifnya dalam mengambil keputusan (decision making process). Hal ini sejalan dengan pernyataan John Dewey bahwa yang terpenting dalam sebuah rezim demokrasi bukanlah hasil akhir sebuah keputusan, melainkan proses terjadinya dialektika pertukaran gagasan yang mengantarkan pada pilihan warga yang teruji.

Inilah sebenarnya inti persoalan demokrasi kita. Demokrasi di negeri ini baru sebatas demokrasi mayoritarian, bukan demokrasi yang mencerminkan kecerdasan publik dalam pengertian sesungguhnya. Dalam konstruksi demokrasi semacam ini, pilihan warga sering kali ditentukan oleh hal-hal lain di luar aspek rasionalitas, seperti perasaan suka atau tidak suka, favoritisme, dan primordialisme. Dalam demokrasi berbasis kecerdasan publik, kualitas pilihan ditentukan oleh ketundukan rasional-kognitif warga pada hal-hal yang bekerja di atas prinsip kemasukakalan (commonsensicality).

Oleh karena itu, penting diperhatikan oleh masing-masing kontestan capres-cawapres yang tengah bertarung adalah bagaimana menundukkan kognisi warga pemilih melalui sebuah skema terstruktur dan terukur tentang Indonesia yang lebih baik berdasarkan atas "narasi tebal" tentang berbagai persoalan yang membelit bangsa ini. Skema semacam ini menjadi penting di tengah absennya peta jalan menuju Indonesia sejahtera yang realistisis, terukur, dan dapat dicapai (achievable), bukan sekadar janji-janji retoris yang lazim dijual para jurkam pemilu.

Gambaran ketidakcerdasan rasionalitas publik kita dapat dilihat pada membanjirnya informasi negatif tentang masing-masing pasangan dalam kampanye hitam. Sebagai gambaran ketidakcerdasan, informasi tersebut sering kali bersifat sepotong-sepotong, tidak utuh (fragmented), dan mengandung bias-bias primordialitas yang kuat. Isu-isu yang dijual melalui kampanye hitam biasanya menyangkut isu-isu SARA yang menggelikan, tanpa bukti, sekaligus tidak mencerahkan.

Tentu saja tujuan kampanye hitam cuma satu, yakni melemahkan elektabilitas pasangan lawan sekaligus mendongkrak elektabilitas pasangan yang diusung. Diharapkan, kognisi pemilih dapat digoyahkan oleh gempuran informasi yang dilancarkan oleh pihak-pihak pengusung. Dengan begitu, pasangan yang diusung dapat menikmati tumpahan suara dari pihak lawan.

Persoalannya, sesederhana itukah mekanisme kecerdasan publik bekerja? Biarlah itu semua menjadi domain rasionalitas publik untuk menghakiminya. Terpenting lagi, biarlah rasionalitas publik menjadi tulang punggung bagi semakin matang dan dewasanya demokrasi kita. Semoga!

Masdar Hilmy
Dosen UIN Sunan Ampel, Surabaya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 28 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com