Pengamat: Kebijakan Pertahanan Indonesia Harus Berorientasi ke Laut

JAKARTA. KOMPAS.com - Kebijakan pertahanan yang saat ini dianut Indonesia dinilai masih terlalu berorientasi pada konteks pertahanan darat. Padahal, hampir sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah laut.

Pengamat militer dari President University, Anak Agung Banyu Perwita mengatakan, kebijakan pertahanan Indonesia harus disusun ulang, dengan menempatkan laut sebagai orientasi terdepan dalam kebijakan itu. Namun, ia mengingatkan, agar dalam penyusunan itu dapat bersinergi dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

“Posisi geografis Indonesia seharusnya dapat menentukan kebijakan pertahanan kita ke dalam konteks maritim. Tapi yang terjadi, kebijakan pertahanan masih terlalu berorientasi pada penguatan darat,” kata Banyu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/6/2014).

Ia menjelaskan, saat ini negara-negara yang berada di sekitar Indonesia berlomba untuk mengembangkan kekuatan maritim mereka. Ia menilai, tantangan pertahanan dan keamanan negara di kawasan Asia Pasifik ke depan yakni bagaimana menerapkan kebijakan geostrategi ke arah penguatan laut.

Lebih jauh, Banyu menekankan, berbagai persoalan saat ini cenderung terjadi di laut, seperti konflik Laut China Selatan, hilangnya pesawat MH 370, dan pembangunan mercusuar di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Jika orientasi pertahanan Indonesia sudah ke arah laut, maka kekuatan TNI Angkatan Laut akan meningkat secara beriringan. Pasalnya, negara tentu akan mengedepankan penambahan personel maupun alutsista TNI AL.

“Kalau sekarang kan alutsista laut kita masih jauh dari memadai,” ujarnya.