Kompas.com - 18/06/2014, 14:58 WIB
Parade kapal perang RI (KRI), kapal nelayan dan helikopter melintas di Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (15/12/2013), dalam rangkaian Hari Nusantara 2013. KOMPAS.COM/FITRI PRAWITASARIParade kapal perang RI (KRI), kapal nelayan dan helikopter melintas di Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (15/12/2013), dalam rangkaian Hari Nusantara 2013.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA. KOMPAS.com - Kebijakan pertahanan yang saat ini dianut Indonesia dinilai masih terlalu berorientasi pada konteks pertahanan darat. Padahal, hampir sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah laut.

Pengamat militer dari President University, Anak Agung Banyu Perwita mengatakan, kebijakan pertahanan Indonesia harus disusun ulang, dengan menempatkan laut sebagai orientasi terdepan dalam kebijakan itu. Namun, ia mengingatkan, agar dalam penyusunan itu dapat bersinergi dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

“Posisi geografis Indonesia seharusnya dapat menentukan kebijakan pertahanan kita ke dalam konteks maritim. Tapi yang terjadi, kebijakan pertahanan masih terlalu berorientasi pada penguatan darat,” kata Banyu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/6/2014).

Ia menjelaskan, saat ini negara-negara yang berada di sekitar Indonesia berlomba untuk mengembangkan kekuatan maritim mereka. Ia menilai, tantangan pertahanan dan keamanan negara di kawasan Asia Pasifik ke depan yakni bagaimana menerapkan kebijakan geostrategi ke arah penguatan laut.

Lebih jauh, Banyu menekankan, berbagai persoalan saat ini cenderung terjadi di laut, seperti konflik Laut China Selatan, hilangnya pesawat MH 370, dan pembangunan mercusuar di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Jika orientasi pertahanan Indonesia sudah ke arah laut, maka kekuatan TNI Angkatan Laut akan meningkat secara beriringan. Pasalnya, negara tentu akan mengedepankan penambahan personel maupun alutsista TNI AL.

“Kalau sekarang kan alutsista laut kita masih jauh dari memadai,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Nasional
Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.