Mantan Jaksa Agung : Kasus HAM Prabowo Permainan Lima Tahunan

Kompas.com - 17/06/2014, 15:21 WIB
Calon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan visi misinya terkait ekonomi bangsa dalam acara debat Capres sesi II di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014). TRIBUNNEWS/DANY PERMANACalon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan visi misinya terkait ekonomi bangsa dalam acara debat Capres sesi II di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014).
Penulis Febrian
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menghadirkan mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh (2004-2007) untuk memberikan klarifikasi terkait status hukum Prabowo yang selalu dikait-kaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tampil di panggung pemenangan Prabowo-Hatta di Rumah Polonia, Abdul menjelaskan kasus HAM yang dikaitkan dengan Prabowo hanya sebagai permainan lima tahunan.

Menurut dia, selama menjabat sebagai Jaksa Agung, permintaan dibentuknya peradilan HAM justru tidak mendapat tanggapan serius dari DPR, begitu juga dengan penyelesaian kasus HAM yang disematkan kepada Prabowo.

"Nanti di pemilu lima tahun lagi ini pasti akan mucul lagi, selama saya menjadi jaksa agung ini tidak pernah dibesar-besarkan," kata Abdul, Selasa (17/6/2014).

Selanjutnya Abdul menambahkan dalam penyelesaian kasus HAM harus dimulai dari rekomendasi DPR. Namun kata Abdul, Panitia  Khusus (Pansus) DPR kala itu yang dipimpin politisi PDI Perjuangan Panda Nababan justru tidak berhasil membuktikan Prabowo bersalah sebagai pelanggar HAM.

Selain itu, ia menganggap Panda juga terkesan berpaling dari kasus ini dan menyerahkan kelanjutannya ke Komnas HAM.

"Jadi ujung pangkalnya tidak bisa memahami, sekali lagi ini hanya meramaikan agenda tahunan," ucapnya.

Sementara Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Mahfud MD mengatakan pihaknya sengaja mendatangkan Abdul Rahman Saleh atas dasar selalu maraknya kampanye hitam yang disematkan kepada Prabowo. Mahfud menegaskan kedatangan Abdul ke Rumah Polonia tidak dalam rangka memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini tidak dalam rangka dukungan, kita sengaja undang agar masalahnya jelas, karena selalu saja banyak pemberitaan yang menyudutkan Prabowo," kata Mahfud.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X