Timses Jokowi-JK: Kartu Indonesia Sehat Tak Tumpang Tindih dengan JKN dan BPJS

"Sistem ini akan mengoreksi 'kesalahan' Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," ujar Zuhairi, seperti yang tercantum dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (16/6/2014).

Kesalahan yang dimaksud, kata Zuhairi, salah satunya, terkait prinsip portabilitas, yang jadi salah satu prinsip utama dalam prinsip SJSN, terutama Jaminan Kesehatan Sosial. Dengan prinsip portablilitas itu, jaminan kesehatan sosial tersebut akan bersifat nasional, tidak lagi bersifat daerah. Nantinya, pemerintah daerah masih bisa memberikan jaminan kesehatan dengan meningkatkan manfaat pelayanan dan fasilitas kesehatan.

Zuhairi mengatakan, ada dua hal penting dalam KIS. Pertama, KIS akan membangun sistem yang dimulai dengan perbaikan data penduduk, terutama menyangkut masyarakat miskin dan tidak mampu. Masyarakat miskin yang dimaksud dalam pemerintahan Jokowi-JK adalah mereka yang penghasilannya sama dengan atau lebih kecil dari upah minimum kota/kabupaten.

Hal penting kedua, lanjut Zuhairi, melalui KIS, akan ada kebijakan politik anggaran untuk kesehatan. Sesuai dengan UU Kesehatan, anggaran kesehatan dari pemerintah pusat harus 5 persen dari APBN. Sekarang ini, kata dia, APBN yang dianggarkan untuk kesehatan berkisar lebih kurang 2-3 persen sehingga anggaran kesehatan akan ditanggung dari APBN, bukan APBD.

Zuhairi menambahkan, dengan dijalankannya KIS, maka APBD kesehatan tersebut tidak lagi digunakan untuk jaminan kesehatan sosial bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. APBD Kesehatan, kata dia, bisa dioptimalkan untuk peningkatan fasilitas kesehatan dan insentif tenaga kesehatan.

Selain itu, KIS juga akan memberi kepastian peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan, terutama menyangkut status kerja dan upah bagi tenaga kesehatan.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Nurul Arifin, melontarkan kritik untuk calon presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penampilannya dalam debat capres yang berlangsung pada Minggu (15/6/2014) malam.

Nurul mengatakan, sepanjang debat, Jokowi hanya sibuk pencitraan dan mengusung program yang tak jelas. Nurul menjelaskan, selain sibuk dengan pencitraan, Jokowi juga membohongi publik dengan mengusung program Kartu Indonesia Sehat. Pasalnya, program unggulan Jokowi itu telah dijamin dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kartu sehat itu kebohongan besar Jokowi karena sudah jadi dalam bentuk BPJS. Kok tega-teganya membajak karya parlemen dan pemerintah?" kata Nurul pada Minggu malam.

Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, negara saat ini telah menanggung biaya kesehatan rakyat miskin. Dengan begitu, ia menganggap program Kartu Indonesia Sehat yang dibanggakan Jokowi menjadi tak relevan.