Kalla: APBN Bocor Rp 7.000 Triliun, Bagaimana Hitungnya?

Kompas.com - 16/06/2014, 20:37 WIB
Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berkampanye di Tribun Lapangan Merdeka Ambon, Sabtu (14/6/2014) sore. KOMPAS.COM/RAHMAN PATTYCalon Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berkampanye di Tribun Lapangan Merdeka Ambon, Sabtu (14/6/2014) sore.
|
EditorFidel Ali Permana


PASURUAN, KOMPAS.com
 — Calon wakil presiden Jusuf Kalla menganggap calon presiden Prabowo Subianto tak menguasai data-data mengenai masalah ekonomi. Hal itu disampaikan Kalla terkait pernyataan Prabowo tentang kebocoran anggaran negara yang nilainya mencapai Rp 7.200 triliun.

Kalla menyampaikan, pernyataan Prabowo mengenai kebocoran anggaran itu tak jelas. Lebih jauh, Kalla menganggapnya tak masuk akal karena APBN saat ini totalnya jauh di bawah angka tersebut.

"APBN cuma Rp 1.800 triliun, bagaimana bisa bocornya Rp 7.000 triliun? Bagaimana cara menghitungnya?" kata Kalla, di Pasuruan, Jawa Timur, Senin (16/6/2014) malam.

Kalla melanjutkan, korupsi anggaran biasanya menyasar pos anggaran yang sifatnya untuk pembangunan. Meski begitu, nilainya juga jauh di bawah angka yang disebut Prabowo.

"Yang dikorupsi kan hanya anggaran pembangunan, gaji kan enggak bisa dikorupsi. Mungkin dia (Prabowo) enggak ngerti data," ujarnya.

Sebelumnya, dalam putaran kedua debat capres-cawapres yang bertemakan "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat", Prabowo Subianto berjanji akan menutup kebocoran negara atau kehilangan kekayaan negara yang angkanya diprediksi mencapai Rp 1.000 triliun per tahun. Prabowo mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat jika bisa menguasai kekayaan sendiri dan tidak membiarkan kekayaan negara mengalir ke luar negeri.

"Tim pakar kami gunakan angka Rp 1.000 triliun yang hilang. Rp 1.000 triliun saja sudah fantastis, di sinilah rencana kami, Prabowo dan Hatta, untuk mengamankan. Jika kami terima mandat nanti, ini sasaran kami ingin tutup kebocoran Rp 1.000 triliun itu," kata Prabowo dalam acara debat capres-cawapres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Prabowo mengatakan, menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, kekayaan negara yang hilang setiap tahunnya sekitar Rp 7.200  triliun. Menurut dia, uang negara yang hilang tersebut bisa menjadi modal untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat. "Pendidikan gratis, kesehatan gratis, masalahnya dari mana uangnya? Dari mana sumber daya untuk kita pakai?" ucap Prabowo.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Nasional
Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Nasional
UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Nasional
Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Nasional
Soal 'New Normal', Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri

Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri

Nasional
5 Persen Pasien Covid-19 Anak-anak, Kementerian PPPA Minta Jangan Sepelekan

5 Persen Pasien Covid-19 Anak-anak, Kementerian PPPA Minta Jangan Sepelekan

Nasional
UPDATE 28 Mei: Data Sebaran 6.240 Pasien Sembuh dari Covid-19, DKI Jakarta 1.702

UPDATE 28 Mei: Data Sebaran 6.240 Pasien Sembuh dari Covid-19, DKI Jakarta 1.702

Nasional
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri

Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X