Kasus Wali Kota Palembang, KPK Geledah Kantor BPD Kalbar di Pontianak

Kompas.com - 16/06/2014, 19:21 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait status tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bagi Anas Urbaningrum, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3/3014). Anas yang kini tengah ditahan KPK diduga terkait dalam korupsi pembangunan proyek Hambalang.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait status tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bagi Anas Urbaningrum, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3/3014). Anas yang kini tengah ditahan KPK diduga terkait dalam korupsi pembangunan proyek Hambalang.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat di Jalan Rahadi Usman Nomor 10, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (16/6/2014). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan pemberian gratifikasi terkait sengketa pilkada Palembang yang menjerat Wali Kota Palembang Romi Herton.

"Terkait hal tersebut, sejumlah penyidik melakukan penggeledahan di kantor BPD Kalbar di Jalan Rahadi Usman Nomor 10, Pontianak," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin.

Johan menjelaskan, penggeledahan di Kantor BPD di Pontianak tersebut dilakukan sejak 08.30 WIB dan sudah selesai sore ini. Selain kantor BPD di Pontianak, KPK menggeledah rumah karyawan BPD di Jalan Sulawesi, Pontianak, Kalimantan Barat.

Johan mengatakan, penggeledahan ini dilakukan untuk menelusuri jejak-jejak tersangka dalam kasus ini.


Sebelumnya, hari ini, KPK mengumumkan penetapan Romi dan istrinya, Masyito sebagai tersangka. Keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 10 Juni 2014. Romi dan Masyito diduga memberikan hadiah atau janji kepada Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terkait pengurusan sengketa pilkada Palembang.

Pasangan suami istri itu juga disangka menyampaikan keterangan palsu saat menjadi saksi dalam persidangan Akil beberapa waktu lalu. Menurut surat dakwaan Akil, uang Rp 19,8 miliar diberikan Romi kepada Akil melalui orang dekat Akil yang bernama Muhtar Ependy. Uang diberikan Romi kepada Muhtar melalui istrinya Masyto pada 16 Mei 2013 di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat secara bertahap yaitu Rp12 miliar dan senilai Rp3 miliar dalam bentu dolar Amerika Serikat. 

Sementara, sisanya, sekitar Rp 5 miliar, akan diberikan Romi kepada Akil jika permohonan keberatannya dikabulkan MK.

Dalam sengketa Pilkada Kota Palembang, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Romi-Harno Joyo (nomor urut 2) kalah suara dengan pasangan Sarimuda-Nelly Rasdania (nomor urut 3). Romi mendapat suara 316.915 dan Sarimuda 316.923 suara. Selain itu, pasangan Mularis Djahri-Husni Thamrin (nomor urut 1) hanya memperoleh 97.810 suara.

Romi yang kalah dan hanya berselisih 8 suara dari Sarimuda, kemudian mengajukan keberatan hasil pilkada Kota Palembang tersebut. Saat diperiksa sebagai saksi bagi Akil dalam persidangan beberapa waktu lalu, Romi membantah pernah memberikan uang kepada Akil.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

Nasional
Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Nasional
Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Nasional
SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Nasional
Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Nasional
Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Nasional
Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Nasional
Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Nasional
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X