Kompas.com - 16/06/2014, 17:30 WIB
Calon wakil presiden pasangan nomor urut 1 Hatta Rajasa Kompas.com/Dani PrabowoCalon wakil presiden pasangan nomor urut 1 Hatta Rajasa
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekelompok orang yang mengatasnamakan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) dan Badan Pemerhati Migas (BP Migas) melaporkan calon wakil presiden nomor urut satu, Hatta Rajasa, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (16/6/2014). Hatta dilaporkan terkait dengan pengelolaan minyak mentah ketika dia masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kami ingin menyampaikan kasus migas merusak bangsa ini, di mana Hatta dan Chalid (pengusaha Riza Chalid) terlibat. KPK harus mengungkap kasus ini. Tugas KPK harus menyelidiki," kata Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas Ferdinand Hutahayan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Kepada media, Ferdinand menilai kebijakan Hatta selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menimbulkan potensi kerugian negara. Dia menyebut pemerintah sengaja tidak membangun kilang pengelolaan minyak mentah agar bisa terus-menerus mengimpor bahan bakar minyak.

"Hanya supaya terus-menerus impor bahan bakar minyak. Sebab, dari impor BBM itulah mafia migas meraup untung sedikitnya Rp 100 miliar per hari atau Rp 36 triliun per tahun," katanya.

Dalam selebaran yang dibagikan, Ferdinand mengatakan bahwa keuangan negara di sektor migas bisa diselamatkan jika mafia migas diberangus. Ferdinand bahkan menyebut nama seorang pengusaha keturunan Arab Saudi terkait laporan ini.

"Dia adalah WNI keturunan Arab yang dulu dikenal dekat dengan keluarga Cendana. Riza, pria berusia 55 tahun ini, disebut-sebut sebagai penguasa abadi dalam bisnis impor minyak. Dulu dia dekat dengan Soeharto, kini merapat ke SBY dan Hatta," tutur Ferdinand melalui selebaran yang dibagi-bagikan.

Ferdinand juga mengaku memiliki bukti atas laporannya ini. Dia menyampaikan sejumlah dokumen kepada bagian hubungan masyarakat KPK. Sebelum penyampaian laporan, Ferdinand dan kelompoknya itu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK. Sejumlah pengunjuk rasa tampak mengenakan pakaian khas Papua.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.