Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/06/2014, 15:11 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kekebasan pers tidak dapat diartikan pers bebas menulis tanpa mengindahkan aturan. Ia menilai, redaksi tabloid Obor Rakyat tidak dapat menulis semaunya, apalagi memfitnah dan menyebarkan kebencian.

"Bebas, tapi tidak bisa semaunya seperti itu karena ada aturan, regulasi. Kalau sudah menabrak undang-undang, itu pidana. Boleh berpendapat apa saja, silakan. Namun, kalau sudah fitnah, ya balik lagi ke situ," kata Jokowi, Senin (16/6/2014) di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu mengatakan, kasus tersebut harus diselesaikan melalui hukum agar tidak terjadi kejadian serupa pada masa yang akan datang. Karena orang yang terlibat dalam penerbitan tabloid tersebut sudah jelas, Jokowi meminta agar kasus ini segera dituntaskan secara hukum.

"Biar ke depan tidak ada lagi cara-cara fitnah, intimidasi, terutama berkaitan dengan SARA. Ini sama saja membenturkan rakyat dengan rakyat, kelompok dengan kelompok, etnis dengan etnis. Polisi harus tegas," ujarnya.

Hari ini Tim Advokasi Jokowi-JK melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan penanggung jawab tabloid Obor Rakyat ke Badan Reserse dan Kriminal Polri. Mereka melaporkan hal ini atas dugaan menyebarkan kebencian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Bharada E: Tuntutan Richard Eliezer 12 Tahun, Jaksa pun Ragu

Pengacara Bharada E: Tuntutan Richard Eliezer 12 Tahun, Jaksa pun Ragu

Nasional
Jokowi: Keberlanjutan Industri Media Konvensional Hadapi Tantangan Berat

Jokowi: Keberlanjutan Industri Media Konvensional Hadapi Tantangan Berat

Nasional
Dituntut 12 Tahun Penjara, Psikis Richard Eliezer Terganggu hingga Sulit Tidur

Dituntut 12 Tahun Penjara, Psikis Richard Eliezer Terganggu hingga Sulit Tidur

Nasional
Pengacara: Bharada E yang Malah Semangati Kita, Dia Yakin Ada Keadilan Untuknya

Pengacara: Bharada E yang Malah Semangati Kita, Dia Yakin Ada Keadilan Untuknya

Nasional
GP Mania Bubarkan Diri, Sinyal Jokowi Tarik Dukungan dari Ganjar?

GP Mania Bubarkan Diri, Sinyal Jokowi Tarik Dukungan dari Ganjar?

Nasional
LPSK: Kalau Tak Ada Richard, Sidang yang Kita Saksikan Semua Skenario Sambo

LPSK: Kalau Tak Ada Richard, Sidang yang Kita Saksikan Semua Skenario Sambo

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Dimyati Segera Disidang di Pengadilan Negeri Bandung

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Segera Disidang di Pengadilan Negeri Bandung

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Kucing Oren Ikut Diwawancara

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Kucing Oren Ikut Diwawancara

Nasional
15 Pekerja Bangunan dan 5 Penumpang Susi Air Sudah Dievakuasi, Sedangkan Pilot Masih Dicari

15 Pekerja Bangunan dan 5 Penumpang Susi Air Sudah Dievakuasi, Sedangkan Pilot Masih Dicari

Nasional
Kunjungan Kerja di Sumut, Jokowi Akan Hadiri Peringatan Hari Pers dan Resmikan Terminal

Kunjungan Kerja di Sumut, Jokowi Akan Hadiri Peringatan Hari Pers dan Resmikan Terminal

Nasional
Komisi VIII DPR: Kalau Subsidi Biaya Haji Cuma 30 Persen, Tak Perlu Ada BPKH, Bubarkan Saja!

Komisi VIII DPR: Kalau Subsidi Biaya Haji Cuma 30 Persen, Tak Perlu Ada BPKH, Bubarkan Saja!

Nasional
Risalah Sidang Perdana Dugaan Kecurangan Pemilu di DKPP, Idham Holik Bantah dan Sidang Mendadak Ditunda

Risalah Sidang Perdana Dugaan Kecurangan Pemilu di DKPP, Idham Holik Bantah dan Sidang Mendadak Ditunda

Nasional
Pengacara Pengadu Heran Sidang Dugaan Kecurangan Pemilu di DKPP Dihentikan Mendadak

Pengacara Pengadu Heran Sidang Dugaan Kecurangan Pemilu di DKPP Dihentikan Mendadak

Nasional
Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Sampaikan Duplik Hari Ini

Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Sampaikan Duplik Hari Ini

Nasional
Bareskrim Periksa OCBC NISP Terkait Laporannya soal Dugaan Kredit Macet Bos Gudang Garam

Bareskrim Periksa OCBC NISP Terkait Laporannya soal Dugaan Kredit Macet Bos Gudang Garam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.