SBY, Kampanye Hitam, dan "Obor Rakyat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berulang kali mengingatkan agar semua pihak menghargai pelaksanaan Pemilu 2014. Tak jarang pula, SBY bersikap tegas dan mengecam adanya kampanye hitam. Menilik ke belakang, setidaknya ada tiga kali Presiden menyinggung masalah kampanye hitam.

Pada 24 Mei lalu, Presiden SBY menyinggung soal kampanye hitam dalam akun Facebook dan Twitter-nya. Presiden menyatakan tidak ingin pemilu presiden 2014 berlangsung kasar, saling menghancurkan, dan disertai kampanye hitam.

Menurut dia, menjelang pelaksanaan pemilu presiden ini, bakal calon presiden harus semakin rajin menyampaikan visi, misi, dan solusi yang ditawarkan kepada rakyat.

"Jika semangatnya saling menghancurkan dan merusak, maka respek dan kepercayaan rakyat akan terganggu kepada siapa pun yang terpilih nanti," tulis Presiden dalam akun Facebooknya.

Menurut Presiden, politik memang tentang kekuasaan dan juga siasat. "Tetapi tetaplah ada etikanya, juga tidak melebihi kepatutan," tambah dia.

"Saya tdk menginginkan jika kompetisi Pilpres berlangsung kasar, saling menghancurkan & disertai dgn kampanye hitam (black campaign)," tulis SBY dalam akun Twitter.

Selanjutnya, pada perayaan Isra' Mi'raj pada 28 Mei lalu, Presiden SBY bahkan secara spesifik mengimbau agar menghindari sikap saling memfitnah dan mencaci maki.

"Berkompetisi tentu tidak harus diwarnai oleh caci maki, saling fitnah, dan menghancurkan. Mari kita kedepankan etika dan moral bangsa kita yang luhur dan mulia," ucap Presiden ketika itu.

Saat membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) persiapan Pemilu Presiden 2014 di Sentul International Convention Center (SICC) pada 3 Juni lalu, SBY mengingatkan bahwa suhu politik kian memanas. SBY meminta semua pihak mencegah segala tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan dan aduan yang tidak perlu. Apalagi jika kecurigaan itu menimbulkan fitnah.

"Mari kita selamatkan negara kita untuk tidak menjadi lautan fitnah. Fitnah itu musuh agama. Salah satu bentuk fitnah adalah kampanye hitam. Kalau kita lakukan, maka kita berdosa," ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Pemimpin Redakai Obor Rakyat, Setyardi Budiono.

Namun, peringatan, himbauan, ajakan, hingga kecaman SBY rupanya tak diindahkan oleh anak buahnya sendiri. Setyardi Budiono, stafnya Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah Velix Wanggai malah membuat tabloid "Obor Rakyat" yang isinya dinilai kampanye hitam terhadap pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Istana pun disorot publik. Velix langsung membantah bahwa tulisan yang tertuang dalam Obor Rakyat terkait Istana. Menurut Velix, hal itu adalah pandangan pribadi Setyardi dan Istana tidak mengetahui rencana Setyardi saat menerbitkan Obor Rakyat.

Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha menyatakan Presiden SBY terganggu dengan adanya pemberitaan Setyardi dan Obor Rakyat. Sekretaris Kabinet, lanjutnya, akan mengambil tindakan tegas kepada Setyardi. (baca: SBY Terganggu, Staf Istana Terlibat "Obor Rakyat")

Anomali

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai SBY memang kerap mengeluarkan pernyataan yang jauh berbeda dengan kenyataan. Misalnya, SBY berkali-kali menyerukan pemberantasan korupsi, tetapi kader Partai Demokrat banyak yang masuk bui karena korupsi.

SBY, kata Yunarto, juga sempat melarang para menteri untuk tidak rangkap jabatan. Namun, SBY justru menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat.

"Anomali seperti ini, sudah beberapa kali terjadi pada SBY," kata Yunarto.

Dengan banyaknya kejadian itu, Yunarto melihat sikap SBY yang cenderung diam terkesan telah melakukan pembiaran. Apalagi, SBY juga bersikap pasif pada sejumlah kasus seperti kasus bintara pembina desa (baca: Kasus Babinsa, Danramil dan Koptu Rusfandi Dijatuhi Sanksi). Bukan tidak mungkin, ucap Yunarto, SBY justru akan diduga tengah berpolitik diam-diam.

"Di dalam kasus tabloid Obor Rakyat, SBY terkesan bermain politik, seakan membenarkan spekulasi bahwa SBY bermain politik panggung belakang. Apalagi SBY memiliki kedekatan khusus dengan calon wakil presiden Hatta Rajasa," ucap Yunarto.

Menurut dia, Istana harus usut tuntas kasus Obor Rakyat ini dan tidak berhenti pada sikap bantahan. Istana juga perlu mengusut keterlibatan orang lainnya di sekitar Istana, selain Setyardi yang mungkin terlibat dalam penerbitakan Obor Rakyat.