Kompas.com - 16/06/2014, 08:27 WIB
Nunun Nurbaeti, terdakwa kasus suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 terkait pemenangan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, saat akan mengikuti sidang vonis di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (9/5/2012). Majelis hakim menjatuhi hukuman penjara dua tahun enam bulan, denda Rp 150 juta, subsider tiga bulan.  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMONunun Nurbaeti, terdakwa kasus suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 terkait pemenangan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, saat akan mengikuti sidang vonis di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (9/5/2012). Majelis hakim menjatuhi hukuman penjara dua tahun enam bulan, denda Rp 150 juta, subsider tiga bulan.
Penulis Icha Rastika
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Adang Darajatun, kini menghirup udara segar. Wanita yang terjerat kasus suap cek perjalanan terkait pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia tersebut ke luar dari tahanan pada Sabtu (14/6/2014) lalu.

"Benar, sejak Sabtu ibu Nunun sudah berkumpul di tengah keluarga," kata pengacara Nunun, Ina Rachmat, melalui pesan singkat, Senin (16/6/2014).

Menurut Ina, Nunun dijemput keluarganya dari Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta pada pukul 07.00, Sabtu itu. Selepasnya dari tahanan, katanya, Nunun menggelar syukuran bersama keluarganya.

Ina juga mengatakan bahwa Nunun termasuk tahanan yang terkena dampak peraturan pemerintah mengenai pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Nunun, lanjutnya, menjalani penuh masa hukumannya selama dua tahun enam bulan.

"Bu Nunun kena PP 99 jadi beliau menjalani penuh masa hukuman selama 2,5 tahun dan sekarang Bu Nunun sudah berkumpul di tengah keluarganya," ucap Ina.

Pada 9 Mei 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis penjara selama dua tahun enam bulan kepada Nunun. Dia dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan memberi suap ke sejumlah anggota DPR 1999-2004 terkait pemenangan Miranda S Goeltom sebagai DGSBI 2004.

Selain hukuman penjara, Nunun yang pernah buron selama hampir dua tahun itu diharuskan membayar denda Rp 150 juta yang dapat diganti kurungan tiga bulan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Nasional
Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Nasional
Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Nasional
Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Nasional
4 Prajruit TNI AL Sumbang 6 Emas di SEA Games Vietnam

4 Prajruit TNI AL Sumbang 6 Emas di SEA Games Vietnam

Nasional
Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.