Kompas.com - 15/06/2014, 21:06 WIB
Calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo memberikan visi misi dalam debat capres 2014 putaran kedua, di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Minggu (15/6/2014). KOMPAS.COM/RODERICK ADRIAN MOZESCalon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo memberikan visi misi dalam debat capres 2014 putaran kedua, di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Minggu (15/6/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Apa yang akan dilakukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang diajukan moderator Ahmad Erani Yustika, dalam debat kedua calon presiden, Minggu (15/6/2014) malam, di Gran Melia, Jakarta Selatan.

Calon presiden Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan, untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah harus kembali mengaktifkan dan memaksimalkan peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN, kata Jokowi, harus kembali mengampanyekan tentang kelahiran kepada masyarakat dan menumbuhkan kesadaran bahwa dua anak cukup.

"Karena sekarang kembali ke anak yang tiga, empat, lima, karena kampanye kelahiran mulai menurun. BKKBN harus diperkuat, baik dari sisi anggaran, terjun ke bawah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat," kata Jokowi.

Sementara, untuk menurunkan angka kematian ibu, ia kembali menekankan perlunya membangun dan mengontrol sistem. Kartu "Indonesia Sehat" pun kembali ditunjukkannya. Kartu ini menjadi salah satu program yang ditawarkan Jokowi bersama Jusuf Kalla jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

"Anggaran kita ada, jika sistem tidak dibangun, percuma. Anggaran akan menguap. Dengan anggaran yang ada, kita tidak muluk-mulu, bisa belikan alat-alat sehingga ibu-ibu bisa ke puskesmas untuk tes. Penting, arahnya akan ke sana. Dengan tidak dipungut biaya, anggaran ada, bisa. Jangan bayangkan kita butuh anggaran triliunan," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X