ICW: Kubu Prabowo-Hatta Lebih Banyak Tersandera Kasus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai lebih tersandera kasus-kasus korupsi dibandingkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Partai pendukung Prabowo-Hatta lebih banyak yang tersangkut kasus korupsi di KPK dibandingkan partai pendukung Jokowi-Kalla.

"Dalam kaitan isu korupsi, saya lihat ada kecenderungan kubu nomor satu lebih banyak tersandera parpol terkait kasus korupsi yang ditangani KPK," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, dalam acara Membedah Visi Misi Capres-Cawapres 2014, Jokowi-Kalla atau Prabowo-Hatta, Siapakah yang Lebih Bersih dari Korupsi di Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Emerson lalu memaparkan kasus-kasus yang menjerat partai politik pendukung Prabowo-Hatta. Partai Amanat Nasional, katanya, tersandera kasus hibah kereta api listrik bekas yang menyeret Hatta. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa Hatta sebagai saksi. (baca: KPK Periksa Hatta Rajasa)

Selain kasus KRL bekas, kata Emerson, ada kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) yang menyeret politikus PAN Wa Ode Nurhayati. (baca: Kasasi Ditolak, KPK Eksekusi Wa Ode)

Kemudian, Partai Golkar, kata Emerson, tersandera kasus korupsi pengadaan Al Quran yang menjerat kadernya, Zulkarnain Jabar (baca: Zulkarnaen Djabar Divonis 15 Tahun Penjara), serta kasus korupsi PON Riau yang melibatkan petinggi Partai Golkar, Rusli Zainal (baca: Dugaan korupsi PON).

"Kasus Rusli Zainal juga menyebut-nyebut beberapa nama petinggi Partai Golkar, kemudian suap simulator Polri (baca: Skandal Korupsi Proyek Simulator SIM) yang akan memberikan uang dalam kardus kepada anggota dewan Partai Golkar, dan proyek pembangunan pusdiklat kejaksaan yang sudah dilaporkan kepada KPK," ucap Emerson.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan, kata Emerson, tersandera kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji (baca: KPK Tetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali Tersangka). Kasus ini menjerat Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Bukan hanya itu, katanya, PPP juga tersandera kasus dugaan suap tukar-menukar lahan di Bogor yang menjerat politikus PPP sekaligus Bupati Bogor, Rachmat Yasin. (baca: Kronologi Penangkapan Rachmat Yasin)

Partai pendukung Prabowo-Hatta lainnya yang dianggap tersandera kasus korupsi adalah Partai Keadilan Sejahtera. Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq divonis bersalah dalam kasus korupsi dan pencucian uang penetapan kuota impor daging sapi. (baca: Luthfi Hasan Ishaaq Divonis 16 Tahun Penjara)

"Dari perspektif saya, kasus ini belum selesai, ini belum clear," ucap Emerson.

Di samping itu, Emerson menyebut, kasus dugaan korupsi SKRT yang menyeret-nyeret pemimpin Partai Bulan Bintang MS Kaban. (baca: MS Kaban Dapat Dijerat Hukuman)

Di sisi lain, kubu Jokowi-Kalla tidak terlepas dari sandera kasus korupsi. Dia menyebut kasus suap cek perjalanan yang menjerat sejumlah politikus PDI-Perjuangan (baca: kasus cek perjalanan) dan kasus dugaan korupsi pengalokasian dana percepatan infrastruktur yang menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (baca: Kesaksian Ali Mudhori Penting untuk Ungkap Keterlibatan Muhaimin)

"Dari pemetan kasus-kasus tersebut, bobot tersanderanya lebih banyak tersandera kubu Prabowo Hatta," tambah Emerson.

Dia juga menilai, kubu Prabowo-Hatta lebih banyak diisi politisi yang menginginkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilanjutkan. Padahal, menurut Emerson, draf RUU tersebut berpotensi melemahkan kewenangan KPK. (baca: Kontroversi RUU KUHAP/KUHP)

"Cuma ada dua partai yang tidak ingin revisi dilanjutkan, yakni PDI-P dan Gerindra," ucapnya.

Emerson juga menyampaikan, menilai kualitas capres-cawapres terkait pemberantasan korupsi tidak hanya dengan melihat rekam jejak pasangan capres-cawapres tersebut, tetapi juga rekam jejak partai-partai pendukungnya.