ICW: Kubu Prabowo-Hatta Lebih Banyak Tersandera Kasus Korupsi

Kompas.com - 15/06/2014, 16:30 WIB
Pasangan bakal capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, bersama para pimpinan partai politik pendukungnya, usai mendaftarkan diri menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2014, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2014). TRIBUNNEWS/HERUDIN Pasangan bakal capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, bersama para pimpinan partai politik pendukungnya, usai mendaftarkan diri menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2014, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2014).
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai lebih tersandera kasus-kasus korupsi dibandingkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Partai pendukung Prabowo-Hatta lebih banyak yang tersangkut kasus korupsi di KPK dibandingkan partai pendukung Jokowi-Kalla.

"Dalam kaitan isu korupsi, saya lihat ada kecenderungan kubu nomor satu lebih banyak tersandera parpol terkait kasus korupsi yang ditangani KPK," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, dalam acara Membedah Visi Misi Capres-Cawapres 2014, Jokowi-Kalla atau Prabowo-Hatta, Siapakah yang Lebih Bersih dari Korupsi di Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Emerson lalu memaparkan kasus-kasus yang menjerat partai politik pendukung Prabowo-Hatta. Partai Amanat Nasional, katanya, tersandera kasus hibah kereta api listrik bekas yang menyeret Hatta. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa Hatta sebagai saksi. (baca: KPK Periksa Hatta Rajasa)

Selain kasus KRL bekas, kata Emerson, ada kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) yang menyeret politikus PAN Wa Ode Nurhayati. (baca: Kasasi Ditolak, KPK Eksekusi Wa Ode)

Kemudian, Partai Golkar, kata Emerson, tersandera kasus korupsi pengadaan Al Quran yang menjerat kadernya, Zulkarnain Jabar (baca: Zulkarnaen Djabar Divonis 15 Tahun Penjara), serta kasus korupsi PON Riau yang melibatkan petinggi Partai Golkar, Rusli Zainal (baca: Dugaan korupsi PON).

"Kasus Rusli Zainal juga menyebut-nyebut beberapa nama petinggi Partai Golkar, kemudian suap simulator Polri (baca: Skandal Korupsi Proyek Simulator SIM) yang akan memberikan uang dalam kardus kepada anggota dewan Partai Golkar, dan proyek pembangunan pusdiklat kejaksaan yang sudah dilaporkan kepada KPK," ucap Emerson.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan, kata Emerson, tersandera kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji (baca: KPK Tetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali Tersangka). Kasus ini menjerat Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Bukan hanya itu, katanya, PPP juga tersandera kasus dugaan suap tukar-menukar lahan di Bogor yang menjerat politikus PPP sekaligus Bupati Bogor, Rachmat Yasin. (baca: Kronologi Penangkapan Rachmat Yasin)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Partai pendukung Prabowo-Hatta lainnya yang dianggap tersandera kasus korupsi adalah Partai Keadilan Sejahtera. Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq divonis bersalah dalam kasus korupsi dan pencucian uang penetapan kuota impor daging sapi. (baca: Luthfi Hasan Ishaaq Divonis 16 Tahun Penjara)

"Dari perspektif saya, kasus ini belum selesai, ini belum clear," ucap Emerson.

Di samping itu, Emerson menyebut, kasus dugaan korupsi SKRT yang menyeret-nyeret pemimpin Partai Bulan Bintang MS Kaban. (baca: MS Kaban Dapat Dijerat Hukuman)

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X