Universitas Pertahanan Kukuhkan Presiden SBY sebagai Guru Besar

Kompas.com - 11/06/2014, 10:18 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESPresiden Susilo Bambang Yudhoyono.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
— Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia mengukuhkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Ketahanan Nasional. Unhan menilai SBY memiliki penguasaan ilmu ketahanan nasional.

Hal itu disampaikan oleh Rektor Unhan, Laksamana Madya (TNI) Desi Albert Mamahit, saat jumpa pers di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (11/6/2014).

"Pengukuhan Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono, MA sebagai guru besar dilakukan dengan mempertimbangkan penguasaan ilmu ketahanan yang diperoleh dari berbagai pendidikan militer dan non-militer," katanya.

Mahamit mengatakan, SBY memiliki latar belakang akademik yang dibutuhkan untuk memperoleh guru besar. SBY, kata dia, memiliki gelar Master of Art (MA) di bidang manajemen dari Webster University, AS, dan gelar doktor bidang ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal (TNI) Sisriadi menambahkan, SBY juga telah memberikan kuliah umum di Unhan selama dua tahun terakhir. Di kampus tersebut, SBY mengajar mata kuliah "Kepemimpinan Strategis".

"Unhan yang merasa mendapat penghargaan karena Unhan rugi kalau dia tidak jadi guru besar. Bagaimana kalau nanti dicuri oleh universitas yang lain di luar negeri?" tandasnya.

Pengukuhan SBY sebagai Guru Besar Unhan di bidang Ilmu Ketahanan Nasional rencananya akan dilaksanakan di Kampus Unhan, Sentul, Bogor, Kamis (12/6/2014). Dalam kesempatan tersebut, SBY akan menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Perdamaian dan Keamanan dalam Dunia Yang Berubah: Tantangan Penyusunan Grand Strategy bagi Indonesia".



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X