Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Universitas Pertahanan Kukuhkan Presiden SBY sebagai Guru Besar

Kompas.com - 11/06/2014, 10:18 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia mengukuhkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Ketahanan Nasional. Unhan menilai SBY memiliki penguasaan ilmu ketahanan nasional.

Hal itu disampaikan oleh Rektor Unhan, Laksamana Madya (TNI) Desi Albert Mamahit, saat jumpa pers di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (11/6/2014).

"Pengukuhan Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono, MA sebagai guru besar dilakukan dengan mempertimbangkan penguasaan ilmu ketahanan yang diperoleh dari berbagai pendidikan militer dan non-militer," katanya.

Mahamit mengatakan, SBY memiliki latar belakang akademik yang dibutuhkan untuk memperoleh guru besar. SBY, kata dia, memiliki gelar Master of Art (MA) di bidang manajemen dari Webster University, AS, dan gelar doktor bidang ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal (TNI) Sisriadi menambahkan, SBY juga telah memberikan kuliah umum di Unhan selama dua tahun terakhir. Di kampus tersebut, SBY mengajar mata kuliah "Kepemimpinan Strategis".

"Unhan yang merasa mendapat penghargaan karena Unhan rugi kalau dia tidak jadi guru besar. Bagaimana kalau nanti dicuri oleh universitas yang lain di luar negeri?" tandasnya.

Pengukuhan SBY sebagai Guru Besar Unhan di bidang Ilmu Ketahanan Nasional rencananya akan dilaksanakan di Kampus Unhan, Sentul, Bogor, Kamis (12/6/2014). Dalam kesempatan tersebut, SBY akan menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Perdamaian dan Keamanan dalam Dunia Yang Berubah: Tantangan Penyusunan Grand Strategy bagi Indonesia".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com