Jubir Presiden: Dokumen Pemecatan Prabowo Tidak Pas Beredar di Masyarakat

Kompas.com - 10/06/2014, 21:09 WIB
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha KOMPAS.com/Sandro GatraJuru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyebut Presiden SBY tidak menyangka dokumen rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) beredar luas di masyarakat. Ia pun menyebut dokumen itu tidak pas disebarluaskan.

"Keppres itu merujuk atas surat Menhankam/Pangab saat itu ya, dan dari usulan yang diperhatikan dalam penertiban Keppres itu berasal dari usulan Pangab, maka intinya adalah memberhentikan dengan hormat Letjen Prabowo Subianto dari kedinasannya di TNI," kata Julian seperti dikutip situs www.setkab.go.id, Selasa, (10/6/2014)

Julian mengatakan, Presiden SBY mengetahui adanya kebocoran Keppres pemberhentian Prabowo maupun surat dari DKP yang ramai di media sosial akhir-akhir ini.

"Presiden SBY menekankan Keppres pemberhentian dengan hormat dan hak pensiun ke Prabowo tidak rahasia. Namun, peredarannya yang terjadi menjelang Pilpres 2014 dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab," ujar Julian.

Meski tidak harus rahasia, menurut Julian, Presiden SBY menilai peredaran surat tersebut secara luas di masyarakat juga tidak pada tempatnya.

"Ya itu tentu sesuatu hal yang tidak harus terjadi. Ini yang mungkin sedang dilakukan investigasi internal TNI kenapa surat yang sifatnya rahasia itu bisa keluar dan beredar di masyarakat di ruang publik. Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya," papar Julian.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X