Fadli Zon: Babinsa Isu yang Dibesar-besarkan

Kompas.com - 09/06/2014, 16:31 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon KOMPAS/YUNIADHI AGUNGWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, masalah bintara pembina desa (babinsa) yang mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu hanya isu yang dibesar-besarkan. Dia menuduh lawan politiknya menjadi dalang di balik isu babinsa yang ramai diperbincangkan belakangan ini.

"Babinsa ini menurut kami adalah isu yang dibesar-besarkan. Kami sudah pasti tidak (terlibat). Jadi, sekarang ini kita hanya karena satu orang yang belum terbukti, dan ternyata tidak terbukti, saya kira ini hanya permainan politik dari lawan politik yang berusaha mengembuskan ini seolah-olah babinsa mendukung Prabowo-Hatta," ujar Fadli di Rumah Polonia, Jakarta, Senin (19/5/2014).

Fadli menjelaskan, peran babinsa sangat penting bagi masyarakat. Fadli menyayangkan tugas babinsa yang mendata kondisi ekonomi dan sosial warga justru dipelesetkan dengan isu politik.

"Pihak-pihak yang melakukan tuduhan kepada babinsa harus meminta maaf karena tidak terbukti, terutama pihak dari kubu Jokowi-JK harus minta maaf terhadap para babinsa," ujarnya.

TNI AD memberikan sanksi kepada Kopral Satu Rus dan Komandan Komando Rayon Militer 0405 Gambir Kapten Infanteri Sal yang dianggap melakukan pelanggaran disiplin tugas dan wewenang bintara pembina desa. (baca: Kasus Babinsa, Danramil dan Koptu Rusfandi Dijatuhi Sanksi)

Rus mendapat sanksi berupa penahanan berat selama 21 hari dan sanksi penundaan pangkat selama tiga periode (3 x 6 bulan). Adapun Sal mendapat sanksi berupa hukuman teguran dan sanksi penundaan pangkat selama satu periode (1 x 6 bulan).

Rus dianggap bersalah karena tidak memahami tugas dan kewajibannya. Pada Kamis (29/5/2014), dia mendatangi warga di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dan mengarahkan preferensi warga dalam Pemilu Presiden 2014.

Sal dinilai tak melaksanakan tugas secara profesional karena menugaskan Rus yang sebenarnya adalah tamtama pengemudi di Koramil Gambir untuk melaksanakan tugas-tugas babinsa. Dia juga tidak menegur atau menghentikan tindakan Rus.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X