Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama RI-Australia Masih Belum Temui Kesepakatan

Kompas.com - 09/06/2014, 15:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pembahasan code of conduct antara Pemerintah Indonesia dan Australia hingga kini belum ada perkembangan meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Tony Abbott sudah bertemu di Batam beberapa waktu lalu. Tiga bidang kerja sama yang sebelumnya dihentikan pun belum akan dilakukan kembali.

"Ya, kemarin kan ada tiga yang ditangguhkan di bidang intelijen, bidang coordinated patrol, dan kerja sama latihan gabungan. Itu semua masih dihentikan sampai ada kemajuan pembahasan code of conduct," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Marty mengatakan, Indonesia sudah sejak 24 April lalu menyerahkan draf code of conduct kepada Pemerintah Australia. Code of conduct itu akan mengatur hubungan kedua negara, terutama menyangkut masalah penyadapan dan pencari suaka.

"Sekarang kami masih menunggu tanggapannya. Pada prinsipnya, pembahasan sudah berjalan beberapa kali. Presiden SBY dan Perdana Menteri sudah meminta agar masing-masing menteri luar negeri untuk melanjutkan pembahasan," kata Marty.

Saat ditanyakan soal kondisi hubungan Indonesia dan Australia, Marty menyatakan hubungan keduanya sudah semakin terkonsolidasi. Selain itu, dia mengungkapkan sudah ada tekad dua kepala negara untuk memperbaiki hubungan.

"Intinya, ada di pundak Australia untuk bisa menunjukkan sikap konstruktif masalah penyadapan dan juga masalah garis batas," ujarnya.

Renggangnya hubungan Indonesia dan Australia karena adanya penyadapan pembicaraan telepon Presiden SBY dan orang-orang dekatnya. Peristiwa itu terungkap berdasarkan informasi yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden.

Penyadapan juga disebut dilakukan terhadap telepon Ibu Negara dan beberapa pejabat "ring satu" Indonesia. Pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia pada November 2013. Pemanggilan pulang itu terkait dengan pemberitaan tentang penyadapan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia oleh Pemerintah Australia.

Pemerintah Indonesia juga mengkaji ulang semua kerja sama yang selama ini telah dibangun kedua negara. Namun, pada pertengahan Mei lalu, Presiden SBY meminta Duta Besar RI untuk kembali aktif di Australia. Hal ini menyusul sambungan telepon PM Australia Tony Abbott dengan Presiden SBY, yang menjadi kontak pertama setelah hubungan kedua negara merenggang sejak akhir 2013 lalu. Sambungan telepon ini kemudian berlanjut dengan pertemuan SBY-Abbott di Batam pada 4 Juni lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com