Panglima TNI: Kasus Babinsa Tak Terstruktur

Kompas.com - 08/06/2014, 14:29 WIB
Penglima TNI Jenderal Moeldoko bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya di Jakarta, Minggu (8/6/2014). KOMPAS.com/Indra AkuntonoPenglima TNI Jenderal Moeldoko bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya di Jakarta, Minggu (8/6/2014).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan, kasus oknum anggota bintara pembina desa (babinsa) yang melakukan pendataan di Pemilu Presiden 2014 berjalan tak terstruktur. Ia meminta masalah tersebut tak dibesar-besarkan karena TNI dijamin netral di pemilu.

Moeldoko menjelaskan, dirinya telah menerima laporan langsung dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Hasilnya, masalah yang diadukan pelapor tak terbukti sehingga Bawaslu menyerahkan penyelesaian selanjutnya kepada Panglima TNI.

"Bawaslu datang ke tempat kejadian, bersama camat, lurah, kepala RT/RW dan masyarakat, ternyata apa yang dikatakan oleh pelapor itu tak terbukti. Justru masyarakat sekitar menyatakan siap menjadi saksi bahwa tidak ada perilaku penyimpangan seperti itu," kata Moeldoko, saat memberikan keterangan kepada media, di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (8/6/2014).

Moeldoko menegaskan, netralitas TNI di setiap pemilu merupakan suatu kewajiban. Atas dasar itu, ia membantah ada perintah langsung secara terstruktur dari atasan pada babinsa untuk melakukan pendataan tersebut.

"Anggaplah kejadian itu benar, terstruktur atau tidak? Apanya yang terstruktur? Berdampak sistemik atau tidak? Tidak, tempatnya hanya satu tempat. Karena memang tidak ada perintah dari panglima yang meminta babinsa bertindak macam-macam seperti itu," ujarnya.

Menurut Moeldoko, anggota babinsa itu hanya menjalankan tugas pendataan pada waktu yang tidak tepat. Itulah mengapa Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Andika Perkasa memberikan sanksi tegas pada Koptu Rusfandi dengan penahanan berat selama 21 hari, dan sanksi teguran serta sanksi administrasi kepada Kapten Inf Saliman.

"Bahwa telah dilaksanakan tugas komunikasi visual, dari sisi cara memandang bahwa momentumnya tidak tepat. Ini yang harus digarisbawahi," katanya.

Seperti diberitakan, Koptu Rusfandi dilaporkan karena “mengarahkan” warga di Jakarta Pusat untuk memilih salah satu calon presiden. Pemberian sanksi dilakukan karena berdasarkan penelusuran tim gabungan, Rusfandi dan Saliman dianggap mengerjakan tugas yang tak dipahami.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Nasional
Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 69.414 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 16 Januari: Ada 69.414 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 8.662, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 727.358

UPDATE 16 Januari: Tambah 8.662, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 727.358

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 143.517 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 143.517 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 283, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 25.767 Orang

UPDATE 16 Januari: Bertambah 283, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 25.767 Orang

Nasional
UPDATE 16 Januari: 63.300 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 16 Januari: 63.300 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Tambah 14.224 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Indonesia Catat Rekor Lagi

Tambah 14.224 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Indonesia Catat Rekor Lagi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 14.224, Kini Ada 896.642 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Tambah 14.224, Kini Ada 896.642 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X