Kompas.com - 06/06/2014, 17:43 WIB
Advisor Kemitraan Ramlan Surbakti (tengah) bersama Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak (kanan), dan peneliti ICW Abdullah Dahlan, memaparkan mekanisme pendanaan kampanye oleh pihak ketiga di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2014). Sumber dana dari pihak ketiga diduga merupakan kamuflase taktik dari tim pelaksana kampanye yang tidak diketahui oleh publik untuk memenangkan salah satu pasangan capres. TRIBUNNEWS/HERUDINAdvisor Kemitraan Ramlan Surbakti (tengah) bersama Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak (kanan), dan peneliti ICW Abdullah Dahlan, memaparkan mekanisme pendanaan kampanye oleh pihak ketiga di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2014). Sumber dana dari pihak ketiga diduga merupakan kamuflase taktik dari tim pelaksana kampanye yang tidak diketahui oleh publik untuk memenangkan salah satu pasangan capres.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Budget Center (IBC) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai kemungkinan menteri menyalahgunakan dana bantuan sosial di kementeriannya untuk berkampanye memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Ada lima kementerian dengan total dana bansos mencapai Rp 5 triliun, yang kelima menterinya menjadi anggota tim kampanye. Penyalahgunaan wewenang mereka sebagai pejabat negara dan anggota timses harus diwaspadai betul oleh Bawaslu," ujar Direktur IBC Roy Salam seusai audiensi dengan Bawaslu di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2014).

Ia mengatakan, dari total dana bansos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar Rp 91,78 triliun, sedikitnya Rp 5,4 triliun berada di bawah pengelolaan lima menteri tersebut. Kelima menteri tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo (juru kampanye Prabowo-Hatta), Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri (jurkam Prabowo-Hatta), Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz (jurkam Prabowo-Hatta), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (jurkam Jokowi-JK), dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini (jurkam Jokowi-JK).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X