Komnas HAM Desak Materi HAM Masuk dalam Debat Capres-Cawapres

Kompas.com - 05/06/2014, 15:07 WIB
Sejumlah aktivis KontraS yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi Kamisan ke-298 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013). Aksi tersebut untuk kembali memberikan masukan dan desakan kepada Bapak Presiden atas lambannya penanganan peristiwa Pelanggaran HAM oleh pemerintah yang mengakibatkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban menjadi terus terabaikan. Kamisan ini juga memperingati 15 tahun berdirinya Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 20 Maret, kemarin. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO Sejumlah aktivis KontraS yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi Kamisan ke-298 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013). Aksi tersebut untuk kembali memberikan masukan dan desakan kepada Bapak Presiden atas lambannya penanganan peristiwa Pelanggaran HAM oleh pemerintah yang mengakibatkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban menjadi terus terabaikan. Kamisan ini juga memperingati 15 tahun berdirinya Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 20 Maret, kemarin.
|
EditorI Made Asdhiana
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mendesak agar Komisi Pemilihan Umum memasukkan materi perdebatan soal masalah HAM dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden 2014. Komnas HAM meminta agar KPU tidak diksriminatif terhadap Komnas HAM.

"Komnas HAM ingin mengawal agar para kandidat punya agenda dalam perspesktif HAM," ujar anggota Komnas HAM, Nur Kholis, saat melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, Jimly Asshiddiqie, di Lantai 5 Gedung Pengawas Pemilu, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2014).

Nur Kholis mengatakan, para capres-cawapres harus memiliki pandangan terhadap penyelesaian persoalan terkait masalah HAM di Indonesia. Komnas HAM, kata dia, memiliki tanggung jawab kepada masyarakat tentang komitmen capres-cawapres terhadap penyelesaian kasus HAM.

Anggota Komnas HAM lainnya, Roichatul Aswidah, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menyebut ada tujuh poin yang diminta agar soal HAM dimasukkan dalam materi debat capres-cawapres. Diantaranya, pelanggaran HAM masa lalu, konflik agraria di berbagai daerah, konflik dan kekerasan di Papua, perlindungan hak-hak kaum minoritas, masalah hukuman mati, percepatan reformasi di tiga sektor, yakni lembaga kepolisian, koorporasi tambang dan perkebunan, serta penyelenggara daerah, dan yang terakhir jaminan hak ekonomi, sosial, budaya.

Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menyambut baik usulan tersebut. Sebagai dewan penasehat Komnas HAM, dia akan menyampaikan permintaan tersebut kepada KPU agar dimasukkan ke dalam materi debat capres-cawapres. "Saya setuju sekali soal 7 isu itu," kata Jimly.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X