Komnas HAM Desak Materi HAM Masuk dalam Debat Capres-Cawapres

Kompas.com - 05/06/2014, 15:07 WIB
Sejumlah aktivis KontraS yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi Kamisan ke-298 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013). Aksi tersebut untuk kembali memberikan masukan dan desakan kepada Bapak Presiden atas lambannya penanganan peristiwa Pelanggaran HAM oleh pemerintah yang mengakibatkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban menjadi terus terabaikan. Kamisan ini juga memperingati 15 tahun berdirinya Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 20 Maret, kemarin. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO Sejumlah aktivis KontraS yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi Kamisan ke-298 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013). Aksi tersebut untuk kembali memberikan masukan dan desakan kepada Bapak Presiden atas lambannya penanganan peristiwa Pelanggaran HAM oleh pemerintah yang mengakibatkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban menjadi terus terabaikan. Kamisan ini juga memperingati 15 tahun berdirinya Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 20 Maret, kemarin.
|
EditorI Made Asdhiana
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mendesak agar Komisi Pemilihan Umum memasukkan materi perdebatan soal masalah HAM dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden 2014. Komnas HAM meminta agar KPU tidak diksriminatif terhadap Komnas HAM.

"Komnas HAM ingin mengawal agar para kandidat punya agenda dalam perspesktif HAM," ujar anggota Komnas HAM, Nur Kholis, saat melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, Jimly Asshiddiqie, di Lantai 5 Gedung Pengawas Pemilu, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2014).

Nur Kholis mengatakan, para capres-cawapres harus memiliki pandangan terhadap penyelesaian persoalan terkait masalah HAM di Indonesia. Komnas HAM, kata dia, memiliki tanggung jawab kepada masyarakat tentang komitmen capres-cawapres terhadap penyelesaian kasus HAM.

Anggota Komnas HAM lainnya, Roichatul Aswidah, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menyebut ada tujuh poin yang diminta agar soal HAM dimasukkan dalam materi debat capres-cawapres. Diantaranya, pelanggaran HAM masa lalu, konflik agraria di berbagai daerah, konflik dan kekerasan di Papua, perlindungan hak-hak kaum minoritas, masalah hukuman mati, percepatan reformasi di tiga sektor, yakni lembaga kepolisian, koorporasi tambang dan perkebunan, serta penyelenggara daerah, dan yang terakhir jaminan hak ekonomi, sosial, budaya.

Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menyambut baik usulan tersebut. Sebagai dewan penasehat Komnas HAM, dia akan menyampaikan permintaan tersebut kepada KPU agar dimasukkan ke dalam materi debat capres-cawapres. "Saya setuju sekali soal 7 isu itu," kata Jimly.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X