Kompas.com - 04/06/2014, 14:27 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla saat Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai di Jakarta, Selasa (3/6/2014). Acara yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum tersebut menandai dimulainya masa kampanye Pilpres dari 4 Juni sampai 5 Juli. KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMOPasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla saat Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai di Jakarta, Selasa (3/6/2014). Acara yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum tersebut menandai dimulainya masa kampanye Pilpres dari 4 Juni sampai 5 Juli.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Survei terbaru Populi Center menunjukkan elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, masih unggul dibandingkan pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pasangan Jokowi-JK mendapatkan elektabilitas 47,5 persen, sementara Prabowo-Hatta mendapatkan 36,9 persen.

Responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 14,4 persen, sementara responden yang memutuskan untuk tidak memilih alias golput sebesar 1,2 persen.

"Kedua pasangan ini masih memiliki peluang menang yang sama karena perbedaannya tidak terlalu jauh," kata Chairman Populi Center Nico Harjanto saat merilis hasil surveinya di Rarampa Resto, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Menurut Nico, hasil pilpres tergantung dari bagaimana kedua pasangan menggunakan masa waktu kampanye secara maksimal. Suara pemilih mengambang yang hampir mencapai 15 persen bisa menjadi rebutan kedua pihak.

"Kedua kubu harus melakukan kampanye yang efektif dalam batas waktu yang singkat ini. Mereka juga harus memanfaatkan debat antarcapres-cawapres dengan sebaik-baiknya. Lakukan kampanye yang menarik perhatian rakyat," ucapnya.

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka di 33 Provinsi mulai dari 24 sampai 29 Mei 2014. Survei menggunakan 1500 responden yang dipilih secara acak bertingkat, dengan margin of error kurang lebih 2,53 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X