Kompas.com - 03/06/2014, 21:39 WIB
Anies Baswedan KOMPAS.com/Indra AkuntonoAnies Baswedan
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com- Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan menilai, kekerasan yang dilatarbelakangi perbedaan agama sebenarnya disebabkan faktor ketidakadilan di masyarakat. Sayangnya, pemerintah tidak pernah menangani persoalan ketidakadilan itu.

"Harus disadari, penyebab kekerasan dan intoleransi itu adalah ketidakadilan. Coba dilihat daerah-daerah yang anggota masyarakatnya melakukan tindakan kekerasan, pasti di daerah itu dulu merasakan ketidakadilan," kata Anies dalam seminar "Pluralitas Masyarakat Menuju Indonesia Satu" di Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2014).

Dia menyesalkan sikap pemerintah yang menangani kekerasan hanya berdasarkan gejala kecil saja. Padahal, menurutnya, ada persoalan mendasar, yaitu ketimpangan di tengah masyarakat.

"Selama ini, kalau ada kasus kekerasan agama, kita selalu bicara sila pertama dan ketiga Pancasila. Bicara ketuhanan dan persatuan saja. Padahal solusinya ada di sila kelima, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Anies.

Dia mengatakan, perkembangan ekonomi Indonesia selama 45 tahun terakhir mengakibatkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Ketimpangan tersebut, katanya, yang memicu perasaan diperlakukan tidak adil di tengah masyarakat.

Kasus kekerasan akibat perbedaan agama baru-baru ini terjadi di Yogyakarta. Rumah bos perusahaan penerbitan Galang Press, Julius Felicianus diserang dan dirusak oleh sekelompok orang, Kamis (29/5/2014) malam. Penyerangan terjadi ketika rumah tersebut dipakai untuk ibadat doa rosario. Dalam penyerangan itu, salah seorang bocah 8 tahun mengalami luka akibat disetrum oleh pelaku. Seorang wartawan Kompas TV, Michael Ariawan pun menjadi korban dari aksi kekerasan ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

Nasional
Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X