Kompas.com - 03/06/2014, 15:40 WIB
Slide yang ditampilkan salah satu nara sumber saat diskusi bertema Kompas/Heru Sri Kumoro Slide yang ditampilkan salah satu nara sumber saat diskusi bertema "Menolak Kampanye Hitam, Mendorong Kampanye Positif" di Jakarta, Kamis (22/5/2014). Tren kampanye hitam diperkirakan akan semakin marak menjelang pelaksanaan pemilu presiden, khususnya di media sosial.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat media sosial, Nukman Luthfie, mengimbau masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah informasi di media sosial yang belum jelas sumbernya. Nukman mengatakan, masyarakat juga jangan latah dan langsung menyebarkan lagi kabar tersebut di media sosial.

"Kalau black campaign, ngapain kita sebar-sebar. Kita harus cek dan recheck, apakah informasi yang kita terima isu negatif atau fitnah," ujar Nukman saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/6/2014).

Nukman mendukung upaya kedua calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, yang langsung mengambil tindakan tegas atas pelanggaran kampanye. Hal tersebut dapat mengantisipasi keterbatasan pengetahuan publik pada esensi kampanye yang baik.

"Kan sebagian besar yang ngomong di media sosial kemungkinan tidak tahu batasan kampanye. Yang dia tahu membela calon yang dia sukai dan menjelekkan pihak lawan. Menjelekkan tidak apa-apa, asal pakai data yang benar," kata Nukman.

Menurut Nukman, menyerang lawan politik dengan isu yang tidak berdasar tidak akan berpengaruh banyak pada sikap politik seseorang. Ketika seseorang sudah yakin pada pilihannya, maka akan sulit untuk berpaling saat calon yang dipilihnya diterpa isu negatif.

"Selama ini tidak ada dalam sejarah politik seorang calon jatuh gara-gara black campaign. Malah jadi fenomena terbalik, mereka yang difitnah malah kemudian mendapat empati," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Nasional
Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Nasional
Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Nasional
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X