Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Era Dwifungsi ABRI Sudah Selesai!

Kompas.com - 02/06/2014, 13:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan masa reformasi TNI/Polri yang mulai dirintis sejak tahun 1998. Dari proses itu, Presiden mengaku tak rela apabila TNI/Polri kini diintervensi dengan berbagai kepentingan politik menjelang pemilihan presiden.

"Era dwifungsi ABRI sudah berakhir, era kekaryaan sudah usai. Tidak ada lagi perwira TNI/Polri, yang istilahnya 'nyanggong' atau siapa tahu terpilih dan bisa masuk politik," kata Presiden saat bertemu dengan perwira tinggi TNI/Polri, di Kementerian Pertahanan, Senin (2/6/2014).

Presiden mengungkapkan, pada era dwifungsi, turunnya ABRI ke dunia politik merupakan pengabdian. Namun, saat ini, hal itu tak boleh dilakukan. Presiden pun mengingatkan betapa sulitnya melakukan reformasi ABRI dengan memisahkan TNI dan Polri. Ia menyebut, masa itu adalah masa-masa yang sangat sulit dan kelam.

Dengan jerih payah yang sudah dilewati TNI/Polri, Presiden SBY berharap agar para perwira tinggi bisa menjaganya. Menurut Presiden, ada upaya menarik dukungan dari jenderal aktif untuk kepentingan politik.

"Kalau itu terjadi di lingkungan Saudara, di mana pun, TNI/Polri, perwira bawahan, prajurit tentu akan bingung," ungkap Presiden.

Presiden SBY yang berpidato selama sekitar 1 jam itu menunjukkan kemarahannya secara eksplisit kepada perwira tinggi TNI/Polri yang hadir. Berkali-kali, Presiden menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan kemarahannya itu terkait fenomena penarikan dukungan calon presiden dari kalangan jenderal aktif.

Presiden pun sempat terdiam beberapa saat. Dia lalu melihat ke arah para perwira tinggi di depannya. Bola matanya, menelusuri secara saksama. Kepalanya pun dia gerakkan dari kanan ke kiri.

"Bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar Presiden kalian. Kan itu presiden 'kapal karam', lebih baik cari presiden baru yang bersinar. Dalam negeri yang kita cintai, kata-kata ajakan seperti itu hanyalah sebuah godaan," lanjut Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com