Kompas.com - 31/05/2014, 08:16 WIB
Bakal calon presiden Joko Widodo saat menghadiri acara deklarasi dukungan dari professional and enterpreuner community terhadap pasangan Jokowi-JK, di Menteng, Jakarta, Jumat (30/5/2014) Alsadad RudiBakal calon presiden Joko Widodo saat menghadiri acara deklarasi dukungan dari professional and enterpreuner community terhadap pasangan Jokowi-JK, di Menteng, Jakarta, Jumat (30/5/2014)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden Joko Widodo mengaku belum tahu soal detail pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pembukaan rekening penggalangan dana kampanye dirinya bersama Jusuf Kalla. Dia berpendapat, laporan itu bagian dari kampanye hitam.

"Nanti saya lihat dulu. Saya belum ngerti," kata Jokowi seusai pertemuan dengan Professional & Entepreneur Community, di Menteng, Jakarta, Jumat (30/5/2014). Meski demikian, dia berkeyakinan apa yang dia lakukan terkait pembukaan rekening itu tidak melanggar hukum.

Jokowi mengatakan, rekening tersebut dibuka atas nama dirinya dan Kalla, dengan tujuan yang jelas, yaitu penggalangan dana kampanye. "(Pelaporan) itu digunakan untuk menjatuhkan dan menjelekkan (kami)," tekan dia.

"Kalau memang itu benar (kampanye hitam), orangnya akan saya kejar. Masa buka rekening (disebut) melanggar? Itu jelas atas nama Jokowi-JK. Itu untuk dana kampanye," lanjut Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, sekelompok orang yang menamakan diri Progress 98 melaporkan Jokowi ke KPK karena langkahnya menggalang sumbangan dana masyarakat untuk maju sebagai calon presiden.

Kelompok ini berpendapat, Jokowi tidak boleh menerima dana dari masyarakat karena sumbangan itu tak beda dengan gratifikasi. Alasan mereka, status Jokowi sampai saat ini masih Gubernur DKI Jakarta.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Tegaskan Keberlanjutan PTM 100 Persen Bergantung Level PPKM

Wapres Tegaskan Keberlanjutan PTM 100 Persen Bergantung Level PPKM

Nasional
KSAD Akan Pimpin Upacara Pemakaman Serda Rizal yang Gugur di Papua

KSAD Akan Pimpin Upacara Pemakaman Serda Rizal yang Gugur di Papua

Nasional
KPK Bakal Telusuri Pembelian Mini Cooper Bupati Nonaktif Langkat untuk Anaknya

KPK Bakal Telusuri Pembelian Mini Cooper Bupati Nonaktif Langkat untuk Anaknya

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Nasional
Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Jerat Korupsi Miliaran Rupiah Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Jerat Korupsi Miliaran Rupiah Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Nasional
KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap 'Kakap' Bukan 'Teri'

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap "Kakap" Bukan "Teri"

Nasional
Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di Bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di Bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.