Kompas.com - 30/05/2014, 20:35 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono menyatakan, pemberian sumbangan kepada calon presiden dan wakil presiden tidak termasuk gratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, capres dan cawapres boleh menerima sumbangan dari masyarakat.

"Sepanjang sumbangan tersebut dilakukan dalam kerangka pilpres berdasarkan aturan UU 42/2008 dan peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum), hal itu tunduk ke sana," kata Giri melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (30/5/2014).

Dia mengomentari laporan sekelompok orang yang mengatasnamakan Progress 98 kepada KPK pagi tadi. Mereka menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerima gratifikasi dengan menerima sumbangan dari masyarakat. Menurut Progress 98, Jokowi dilarang menerima sumbangan dari masyarakat meskipun statusnya cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Giri, jika memperoleh izin cuti dan disahkan menjadi capres, maka sebagian tanggung jawab Jokowi sebagai penyelenggara negara telah lepas. Dengan demikian, aturan yang menjadi lex spesialis (diutamakan) terkait dengan status Jokowi adalah UU Pilpres yang memperbolehkan dia menerima sumbangan dari masyarakat.

"Aturan yang menjadi lex specialis dalam status capres tersebut adalah UU Pilpres sehingga dia dapat menerima bantuan dari masyarakat yang sesuai ketentuan undang-undang tersebut sampai dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan," ujarnya.

Kondisi ini berbeda dari calon legislatif petahana (incumbent) yang prosedurnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut undang-undang tersebut, sumber dana kampanye berasal dari partai dan kekayaan pribadi. "Tidak diatur dari sumbangan masyarakat karena yang dapat menerima sumbangan adalah parpol dan calon anggota DPD," kata Giri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Nasional
Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Nasional
Thailand Anggap Covid-19 Jadi Flu Biasa, Indonesia Kapan?

Thailand Anggap Covid-19 Jadi Flu Biasa, Indonesia Kapan?

Nasional
Janji Buka Fakta Kematian Brigadir J, Kapolri: Ini Pertaruhan Marwah Polri

Janji Buka Fakta Kematian Brigadir J, Kapolri: Ini Pertaruhan Marwah Polri

Nasional
PDI-P Singgung Koalisi dengan Gerindra, Wacana Duet Prabowo-Puan Dipertimbangkan?

PDI-P Singgung Koalisi dengan Gerindra, Wacana Duet Prabowo-Puan Dipertimbangkan?

Nasional
Saat Jenderal Bintang Satu TNI Tembaki Kucing demi Alasan Kebersihan...

Saat Jenderal Bintang Satu TNI Tembaki Kucing demi Alasan Kebersihan...

Nasional
Gaspol Spesial: Pergolakan Batin Airin Saat Suami Ditangkap KPK

Gaspol Spesial: Pergolakan Batin Airin Saat Suami Ditangkap KPK

Nasional
Farel 'Ojo Dibandingke' Didapuk Jadi Duta Kekayaan Intelektual, Yasonna dan Ketua MK-MA Joget Bareng

Farel "Ojo Dibandingke" Didapuk Jadi Duta Kekayaan Intelektual, Yasonna dan Ketua MK-MA Joget Bareng

Nasional
Surya Darmadi Mengeluh Sakit Saat Diperiksa, Kejagung: Sementara Waktu Dirawat di ICU

Surya Darmadi Mengeluh Sakit Saat Diperiksa, Kejagung: Sementara Waktu Dirawat di ICU

Nasional
Ironi Kasat Narkoba Polres Karawang: Bertugas Berantas Narkoba, tapi Malah Jadi Pemasok dan Positif Sabu

Ironi Kasat Narkoba Polres Karawang: Bertugas Berantas Narkoba, tapi Malah Jadi Pemasok dan Positif Sabu

Nasional
Komnas HAM: Tantangan LPSK Lindungi Korban Kasus Paniai untuk Bersaksi di Persidangan

Komnas HAM: Tantangan LPSK Lindungi Korban Kasus Paniai untuk Bersaksi di Persidangan

Nasional
Jokowi: Momok Semua Negara Saat Ini Inflasi...

Jokowi: Momok Semua Negara Saat Ini Inflasi...

Nasional
Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kuatkan Impunitas

Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kuatkan Impunitas

Nasional
Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Nasional
Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisial

Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.