Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Ada yang Difoto Tampak Gagah, tetapi Tak Punya Nyali

Kompas.com - 29/05/2014, 21:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) melayangkan kritiknya terhadap sosok bakal calon presiden Joko Widodo yang dianggapnya tak berwibawa dan lemah. Hal itu disampaikan saat juru bicara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, Anies Baswedan, berbicara di hadapan puluhan pengurus KAHMI, di Jakarta, Kamis (29/5/2014).

"Yang tadi Anda bicarakan soal kebaruan. Padahal, kita butuh pemimpin yang jujur, yang kuat," ujar pengurus tersebut, mengomentari alasan Anies mendukung Jokowi-JK.

Menurut Anies, hanya sosok Jokowi dan JK-lah yang bisa membawa perubahan. Namun, sejumlah pengurus KAHMI merasa tidak setuju dengan pandangan Anies itu. Teriakan "hidup Prabowo!" pun terdengar di antara para pengurus yang sedang mengikuti rakornas tersebut.

Menanggapi kritikan tersebut, Anies hanya tersenyum. Menurut dia, budaya aktivis HMI pada masa dulu masih terasa hingga kini. Dia lalu menjelaskan soal pandangan pemimpin harus kuat dan gagah.

"Saya rasa capres yang kuat dan gagah sekarang memang ada. Tapi ingat, ada yang difoto tampak gagah sekali, tapi ternyata tidak punya nyali. Makanya jangan terpesona dengan foto, kita punya pengalaman dengan foto," seloroh Anies yang disambut tawa seisi ruangan.

"Itu semua interpretasi tergantung pada imajinasi Anda," sambung Anies.

Rektor Universitas Paramadina ini pun mencontohkan sosok mantan Presiden Iran, Ahmadinejad, yang memiliki perawakan kurus dan kecil, seperti Jokowi. Namun, Ahmadinejad dinilai memiliki ketegasan luar biasa.

"Oleh karena itu, jangan lihat perawakan seseorang, tapi lihat karakternya," kata Anies. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com