Kompas.com - 28/05/2014, 21:00 WIB
Aksi Kamisan oleh para aktivis HAM, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di depan Istana Negara, Kamis (17/1/2013). Banjir yang mengepung beberapa wilayah di Jakarta ini tak menyurutkan semangat mereka menuntut keadilan. DIAN MAHARANIAksi Kamisan oleh para aktivis HAM, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di depan Istana Negara, Kamis (17/1/2013). Banjir yang mengepung beberapa wilayah di Jakarta ini tak menyurutkan semangat mereka menuntut keadilan.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Pemantauan Pemilu Presiden Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Maneger Nasution mengatakan, lembaganya tak memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi calon presiden yang bebas pelanggaran HAM. Ia mengungkapkan, undang-undang tak mengamanatkan hal tersebut. 

"Yang selama ini kami lakukan, rekam jejak petinggi institusi dimintai pendapat. Kalau terkait KPU, kami tidak punya mandat," ujar Maneger, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (28/5/2014).

Maneger menyayangkan kewajiban menyelidiki rekam jejak dan merekomendasikan capres bebas pelanggaran HAM tidak dicantumkan dalam undang-undang.

"Mestinya di undang-undang KPU itu bunyi, kami siap. Tapi tidak ada itu undang-undang membuat persyaratan calon, merekomendasikan lulus pelanggaran HAM atau tidak," kata Maneger.

Oleh karena itu, kata Maneger, yang bisa dilakukan Komnas HAM hanya meminta Komisi Pemilihan Umum untuk mengangkat isu HAM saat debat calon presiden nanti. Ia mengatakan, dari sana akan terlihat siapa yang memiliki komitmen tinggi untuk menegakkan peradilan HAM di Indonesia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden Soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden Soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Nasional
Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Nasional
10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X