Mantan Komisioner Komnas HAM Keberatan Dicatut dalam Tim Pemenangan Prabowo-Hatta

Kompas.com - 28/05/2014, 19:57 WIB
Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Saharuddin Daming,  keberatan namanya dicatut sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilu Presiden 2014. Saharuddin menolak karena garis politik Prabowo-Hatta tak sejalan dengan garis politiknya.

Ia mengaku terkejut saat ada beberapa rekannya di Sulawesi Selatan yang memberikan ucapan selamat karena masuk sebagai anggota dewan pakar Prabowo-Hatta. Padahal, sebelumnya tak pernah ada penawaran dan konfirmasi mengenai posisi tersebut.

"Mengejutkan, karena selain saya tidak pernah dihubungi sebelumnya dan garis politik Prabowo-Hatta berseberangan," kata Saharuddin, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/5/2014).

Saharuddin menjelaskan, ada beberapa alasan lain yang dianggapnya sangat prinsipil dan membuatnya menolak membantu memenangkan Prabowo-Hatta. Alasan pertama, sebagai pegiat hak asasi manusia (HAM), Saharuddin menilai Prabowo belum menuntaskan kasus pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan.

"Kata kubu Prabowo, itu dianggap masalah masa lalu. Justru di sini masalahnya, bagaimana mau komitmen sama penegakan hukum kalau seperti ini. Sangat kontraproduktif dan membebani saya," ujarnya.

Selain itu, kata Saharuddin, ia juga menyayangkan posisi Prabowo yang menunjuk Hatta Rajasa sebagai cawapresnya. Pasalnya, Hatta dianggap gagal memberikan teladan dalam penegakan hukum saat kasus kecelakaan maut di tol Jagorawi beberapa waktu lalu yang menjerat putranya, Rasyid Rajasa. Dalam kasus itu, kata dia, ada ketidakadilan. Sebagai seorang tokoh politik dan menteri, Hatta dinilainya ikut mengintervensi sehingga putranya terbebas dari hukuman berat.

"Sama sekali tak tersentuh hukum, padahal pencuri sandal bolong bisa dipenjara," ucapnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saharuddin juga mengkritik politik transaksional yang sangat kentara dilakukan oleh Prabowo-Hatta. Menurutnya, politik transaksional menjadi momok di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan harus dihentikan oleh calon pemimpin berikutnya.

"Garis politiknya berbeda, maka saya menolak. Walau pun saya tahu yang mengusulkan adalah sahabat saya, pasti niatnya baik, saya merasa terhormat, tapi karena alasan itu, saya keberatan dan menolak," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Nasional
Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Nasional
Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X