Surya Paloh: Kampanye Hitam Berpotensi Timbulkan Kerusuhan

Kompas.com - 27/05/2014, 09:21 WIB
Beredar kampanye hitam FacebookBeredar kampanye hitam "RIP Jokowi" di Facebook.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, kampanye hitam yang terjadi beberapa waktu terakhir berpotensi menimbulkan kerusuhan pada saat pemilu presiden mendatang. Untuk itu, ia meminta agar tim sukses masing-masing pasangan capres-cawapres menghentikan praktik itu.

"Pertarungan bisa dilaksanakan, (tetapi) bukan dalam arti merusak. Bangsa ini sudah cukup capek sehingga para elite harus bisa menjaga," kata Surya dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (27/5/2014).

Praktik kampanye hitam tak hanya menyerang pasangan capres-cawapres yang diusung koalisi tempat Nasdem berada, Joko Widodo-Jusuf Kalla, tetapi juga pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Surya menilai tindakan tersebut sebagai tindakan amoral yang tak bertanggung jawab.

"Saya katakan kepada siapa pun. Saya tidak mengapresiasi siapa pun yang melakukan kampanye hitam, baik itu timnya Jokowi maupun Prabowo. Semua pasangan dan tim suksesnya harus gentle jika masuk ke dalam kompetisi," ujarnya.

Menurut dia, praktik kampanye hitam dapat dihentikan jika kedua belah pihak punya niat mulia menghentikan praktik semacam itu. "Kalau kesadaran bersama tidak muncul maka tidak akan terhentikan. Imbauan demi imbauan, peraturan demi peraturan, tidak akan menjamin kampanye hitam berhenti," tandasnya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X