Jusuf Kalla: Kalau di Atas Korup, Bagaimana di Bawah Tidak?

Kompas.com - 25/05/2014, 15:30 WIB
Bakal calon wakil presiden Jusuf Kalla meninggalkan kediaman mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di Kukusan, Depok, Jumat (23/5/2014). Hasyim Muzadi memberikan dukungan kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden 2014. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOBakal calon wakil presiden Jusuf Kalla meninggalkan kediaman mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di Kukusan, Depok, Jumat (23/5/2014). Hasyim Muzadi memberikan dukungan kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden 2014.
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Jusuf Kalla menyampaikan visi dan misinya di hadapan para relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Kalla menyinggung sejumlah aspek permasalahan bangsa. Salah satunya mengenai kasus korupsi yang banyak menjerat pejabat pemerintah.

"Pemimpin harus memberikan teladan. Kalau di atas korup, bagaimana di bawah tidak korup?" kata Kalla saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Seknas Jokowi se-Jawa di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2014).

Kalla pun mengumbar janji jika ia terpilih bersama calon Presiden Joko Widodo (Widodo), akan memajukan bangsa dengan nilai kejujuran. Kalla mengklaim, ia dan Jokowi serta partai pendukung bersih dari korupsi.

"Salah 5 menit, akan menderita 5 tahun. Benar 5 menit, akan senang 5 tahun. Jangan salah pilih, pilih orang teladan," ucap Kalla.

Kalla juga menyinggung bahwa ia dan Jokowi tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kalla berjanji akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan hebat jika nanti terpilih pada Pemilu Presiden 2014.

Wakil Presiden periode 2004-2009 ini pun mengajak para relawan Seknas untuk ikut bekerja keras memajukan bangsa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tak ada bangsa yang maju tanpa kompak dan kerja keras. Tugas kita adalah meyakinkan rakyat tentang apa yang ingin kita capai," jelas kalla di hadapan ratusan relawan.

Relawan Jokowi-JK ini, menurut Kalla, terdiri dari berbagai kalangan. Ia mengatakan, relawan ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pendekatan ke masyarakat.

"Ini gerakan relawan masyarakat total karena yang punya hak setelah deklarasi capres itu haknya rakyat," ucap Kalla.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.