Kompas.com - 24/05/2014, 13:21 WIB
General Manager News and Current Affair Kompas TV Buyung Wijaya Kusuma, serta dua Host kompas.com/dani prabowoGeneral Manager News and Current Affair Kompas TV Buyung Wijaya Kusuma, serta dua Host "DPR" Rosiana Silalahi dan Deny Chandra saat launching dua program baru Kompas TV di Jakarta, Kamis (27/3/2014). Kompas TV meluncurkan program "Hitung Cepat Kompas" dan "Di Balik Pilihan Rakyat (DPR)". Kedua program tersebut merupakan rangkaian program informasi politik seputar pemilu bertajuk "Indonesia Satu" yang telah diluncurkan akhir Oktober 2013 lalu.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kompas TV mendapat hak menyelenggarakan dan menyiarkan secara langsung debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilu Presiden 2014. Hak itu didapatkan Kompas TV bersama TVRI.

"Ada mitra utama yang akan jadi host atau penyelenggara. Debat pasangan (capres dan cawapres) akan jadi tanggung jawab Kompas TV dan TVRI," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sigit Pamungkas seusai pengundian televisi penyelenggara debat capres Pilpres 2014 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2014).

Debat tersebut dilaksanakan pada 5 Juli 2014 mendatang. Pelaksanaan debat pasangan capres-cawapres itu sekaligus menutup masa kampanye Pilpres 2014.

Sigit mengatakan, meski Kompas TV dan TVRI bertanggung jawab menjadi panita penyelenggara debat capres, tetapi televisi lain tetap boleh menyiarkannya. Tujuannya, kata Sigit, untuk menyebarkan informasi terkait capres dan cawapres.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Nasional
Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Nasional
Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Nasional
Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Nasional
Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X