KPK: Kasus Haji Memprihatinkan

Kompas.com - 22/05/2014, 23:57 WIB
Juru Bicara KPK Johan Budi SP KOMPAS.com/ICHA RASTIKAJuru Bicara KPK Johan Budi SP
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi prihatin atas kasus dugaan korupsi haji di Kementerian Agama 2012-2013 yang menjerat Menteri Agama Suryadharma Ali. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pelaksanaan haji merupakan suatu hal yang suci bagi penganut agama Islam.

"Tentu memprihatinkan, sebelumnya juga ada tindak pidana korupsi terkait Al Quran, ini kan wilayah-wilayah suci yang harusnya steril dari niat dan tindakan korupsi," kata Johan di Jakarta, Kamis (22/5/2014).

Sebelumnya, KPK juga menyidik kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan Al Quran di Kemenag. Kasus Al Quran dan kasus haji, menurut Johan, sama-sama masuk dalam wilayah agama.

Hari ini, KPK mengumumkan penetapan Suryadharma sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berkaitan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Selaku Menag, Suryadharma diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara. Suryadharma disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 66 KUHP.

Hingga kini, KPK masih menghitung nilai kerugian negara yang diduga muncul akibat perbuatan Suryadharma tersebut. Johan mengatakan, nilai anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan haji 2012-2013 tersebut mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Johan juga menyatakan, penetapan Suryadharma yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu tidak berkaitan dengan politik.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X