Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Vs Hatta, Ini Tantangannya...

Kompas.com - 21/05/2014, 10:07 WIB

Padahal, kata Aviliani, angka pengangguran sekarang sekitar 2 juta orang. Artinya, bila pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 6 persen, masih ada potensi pengangguran bahwa sekitar 800.000 tenaga kerja tidak terserap. "Ada potensi konflik sosial di sini."

Adapun tantangan menyangkut daya saing, kata Aviliani, dalam bahasa gampangnya adalah kebutuhan untuk menggenjot ekspor demi menambah laju aliran dana masuk. "Selama ini yang dimainkan baru kebijakan moneter (untuk menjaga stabilitas ekonomi)," ujar dia. Indikasinya, sebut dia, kebijakan suku bunga masih terlalu dominan.

Kritik untuk program ideal

Meski berpendapat bahwa sosok para kandidat berikut platform yang diusung tak mendatangkan respons negatif dari pasar, Aviliani mengingatkan siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti untuk tak buru-buru memaksakan program ideal dalam platform mereka. "Program-program ideal itu butuh waktu lama untuk terwujud sepenuhnya," ujar dia.

Soal ketahanan pangan, misalnya, itu bukan program yang bisa terwujud dalam satu dua tahun. "Harus ada stabilisasi di tingkat petani," Aviliani memberikan gambaran. Dengan kepemilikan lahan petani masih di kisaran data saat ini, kata dia, target menambah produksi tak akan terjadi.

"(Platform ekonomi para kandidat) bagus di konsep, tetapi implementasi tak semudah itu," tekan Aviliani. Seruan untuk mengurangi impor dalam kondisi saat ini memberikan contoh lain. Bila dipaksakan, hal itu justru bisa memunculkan kekurangan pasokan bahan pangan.

"Selama ini tak terbangun buffer untuk pengaman bagi para petani," sebut Aviliani soal tantangan utama untuk pewujudan konsep ketahanan pangan yang diusung, baik oleh pasangan Jokowi-Kalla maupun Prabowo-Hatta. "Jaga petani jangan miskin!" pesan dia.

Sama halnya dengan pangan, Aviliani mengatakan bahwa ketahanan energi juga butuh waktu untuk bisa terealisasi. "Lima tahun menjabat dan jalankan kebijakan menuju ketahanan energi ini belum tentu ada hasilnya," kata dia. Untuk sektor energi, menggenjot produksi berarti butuh investasi teknologi.

(ANN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com