Sentimen tersebut dinilai sebagai sinyal bahwa pasar tak mempermasalahkan komposisi kedua pasangan calon itu. Namun, bukan berarti tantangan para calon terkait sektor ekonomi sudah rampung. "Respons yang muncul memperlihatkan pasar tak bermasalah dengan kedua pasangan calon," kata ekonom Aviliani saat dihubungi, Selasa malam.
Terlebih lagi, ujar Aviliani, dua sosok bakal calon wakil presiden yang bakal berlaga juga sudah dikenal baik oleh pasar. "Sudah terukur, dua-duanya dianggap bisa bekerja, dan sudah ketahuan kinerjanya."
Dua pasangan bakal calon presiden itu adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang diusung poros PDI-P, serta pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dari poros Partai Gerindra. Kalla sudah lama malang melintang di dunia usaha dan pernah menjadi Wakil Presiden dengan bidang ekonomi sebagai tugasnya. Adapun jabatan terakhir Hatta adalah Menteri Koordinator Perekonomian.
Di poros PDI-P ada Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Adapun di poros Gerindra, bergabung Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Partai Golkar.
Menurut Aviliani, sejauh ini platform ekonomi yang diajukan kedua pasangan calon juga belum mendatangkan sentimen negatif dari pasar. Terlebih lagi, secara garis besar, ada kemiripan di tataran ideal yang masuk dalam platform ekonomi kedua pasangan.
Salah satu anggota tim sukses pasangan Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari, mengatakan bahwa platform ekonomi pasangan ini adalah "Gotong Royong", lewat layanan pesan, Selasa malam. Adapun Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Hari Wibowo menyebut konsep ekonomi pasangan Prabowo dan Hatta adalah "Ekonomi Kerakyatan", juga lewat layanan pesan pada Rabu (21/5/2014) pagi.
Tantangan
Bagi Aviliani, apa pun nama konsep yang diusung para kandidat, itu bukanlah persoalan. Namun, ada catatan yang dia bubuhkan. "Yang perlu di-declare ke publik, jangan sampai dua-duanya dianggap sebagai anti-asing. Bila sampai demikian, asing akan melihat adanya bahaya dan rentan terjadi reversal (pembalikan arus modal)," papar dia.
Aviliani kemudian menyebutkan setidaknya ada tiga tantangan utama bagi kedua pasangan calon. Ketiganya adalah kebijakan fiskal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
"Kalau defisit anggaran terus membengkak, kredibilitas perekonomian Indonesia akan diragukan. Dampaknya, pelemahan rupiah akan langsung terjadi," kata Aviliani soal tantangan kebijakan fiskal. Menurut dia, di bidang ini, terobosan yang ditunggu dari siapa pun pasangan yang memenangi pemilu kelak adalah masalah kebijakan subsidi dan optimasi pajak.
Aviliani mengatakan, kebijakan subsidi, terutama terkait energi, harus bisa diubah menjadi program yang berkontribusi langsung pada pengentasan masyarakat miskin dan pembenahan infrastuktur. Adapun terkait optimasi pajak, dia berpendapat bahwa target yang dipatok jangan lagi mengejar wajib pajak yang itu-itu saja, tetapi harus diubah pada cakupan wajib pajak.
"Saat ini wajib pajak yang memenuhi kewajibannya sekitar 25 juta orang atau badan usaha. Sementara itu, datanya ada 50 juta wajib pajak kelas atas dan 100 juta wajib pajak kelas menengah," papar Aviliani.
Karenanya, kebijakan intensifikasi pajak tidak tepat bila dilakukan dengan memperbesar persentase kewajiban pajak ataupun mengejar wajib pajak yang itu-itu saja. "Yang sudah bayar jangan terus dipersulit. Transparansi pajak harus dihargai. Kejar yang belum bayar pajak."
Sementara itu, masalah penciptaan lapangan kerja, menurut Aviliani, merupakan problem yang lebih menantang lagi. Secara teori, papar dia, setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen akan menyerap 200.000 tenaga kerja.