Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Fokus di Barat, Jusuf Kalla di Timur

Kompas.com - 20/05/2014, 19:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama tiga partai koalisi pengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai ambil ancang-ancang untuk strategi pemenangan dalam Pemilu Presiden 2014. Salah satu strateginya adalah pembagian wilayah saat kedua tokoh ini melakukan kampanye.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar PDI-P, Selasa (20/5/2014), dalam rangka pemenangan Jokowi-Kalla, ada opsi untuk membagi wilayah kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla. Keduanya kemungkinan akan dipisah saat berkampanye.

Jokowi akan terjun menyapa masyarakat di wilayah barat Indonesia dan Kalla di Indonesia bagian timur.

"Pak JK konsentrasi di wilayah timur, Pak Jokowi konsentrasi di Jawa dan Sumatera," ujar Tjahjo, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Selain itu, empat ketua umum partai koalisi juga akan dibagi per wilayah saat berkampanye. Empat ketua umum itu adalah Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Surya Paloh (Nasdem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Wiranto (Hanura).

"Di basis mana para ketua umum akan turun, tidak mungkin bersamaan dengan Pak Jokowi," kata Tjahjo.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Puan Maharani menambahkan, usulan ini akan dibahas dalam rapat tim gabungan partai koalisi yang digelar di Kantor DPP Partai Nasdem pada Rabu (21/5/2014).

Dalam rapat tersebut, akan hadir semua sekretaris jenderal dan ketua Bappilu masing-masing partai. Selain mematangkan strategi pemenangan, kata Puan, rapat gabungan itu akan menentukan ketua tim pemenangan Jokowi-Kalla. Meski PDI-P merupakan partai pendulang suara terbesar di pemilu legislatif, Puan belum dapat memastikan tim pemenangan itu akan diketuai oleh kader internal partainya.

"Tentu gerak langkahnya akan jadi satu komando, tapi apakah ketuanya dari internal atau eksternal, akan dibahas dalam rapat gabungan," kata Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com