Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Elektabilitas Jokowi-JK Lebih Tinggi daripada Prabowo-Hatta

Kompas.com - 20/05/2014, 14:52 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki tingkat keterpilihan atau elektabilitas lebih tinggi daripada pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Hal itu berdasarkan potret survei yang dilaksanakan Lingkaran Survei Indonesia.

Kendati demikian, keduanya masih memiliki peluang menang yang sama karena masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihannya.

"Jika pilpres (pemilu presiden) diadakan pada saat dilakukan survei, maka pasangan Jokowi-JK unggul sementara dibanding dengan Prabowo-Hatta Rajasa," kata Peneliti LSI, Adrian Sopa, saat rilis hasil survei bertemakan "Head to Head Jokowi-JK Versus Prabowo-Hatta Dan Kampanye Negatif" di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Dalam survei tersebut, pasangan Jokowi-JK yang didukung PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI memperoleh angka 35,42 persen. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta yang didukung Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan PBB memperoleh 22,75 persen atau selisih sekitar 13 persen.

Meski begitu, kata Adrian, pemilih yang belum menentukan pilihannya masih sangat tinggi, yaitu 41,83 persen. Dia mengatakan, pasangan yang mampu menggaet sebagian besar massa tersebut berpeluang besar menang dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

Survei nasional tersebut dilakukan di 33 provinsi dari tanggal 1-9 Mei 2014. Metode pengumpulan data dilakukan melalui multistage random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawacara mendalam, focus group discussion, dan media analisis.

Dalam survei itu, LSI menggunakan sampel sebanyak 2.400 responden dengan tingkat kesalahan lebih kurang dua persen. Survei ini dibiayai sendiri oleh LSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com