LSI: Elektabilitas Jokowi-JK Lebih Tinggi daripada Prabowo-Hatta

Kompas.com - 20/05/2014, 14:52 WIB
Joko Widodo dan Jusuf Kalla (kiri) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (kanan) KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO dan TRIBUNNEWS/HERUDINJoko Widodo dan Jusuf Kalla (kiri) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (kanan)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki tingkat keterpilihan atau elektabilitas lebih tinggi daripada pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Hal itu berdasarkan potret survei yang dilaksanakan Lingkaran Survei Indonesia.

Kendati demikian, keduanya masih memiliki peluang menang yang sama karena masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihannya.

"Jika pilpres (pemilu presiden) diadakan pada saat dilakukan survei, maka pasangan Jokowi-JK unggul sementara dibanding dengan Prabowo-Hatta Rajasa," kata Peneliti LSI, Adrian Sopa, saat rilis hasil survei bertemakan "Head to Head Jokowi-JK Versus Prabowo-Hatta Dan Kampanye Negatif" di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Dalam survei tersebut, pasangan Jokowi-JK yang didukung PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI memperoleh angka 35,42 persen. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta yang didukung Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan PBB memperoleh 22,75 persen atau selisih sekitar 13 persen.

Meski begitu, kata Adrian, pemilih yang belum menentukan pilihannya masih sangat tinggi, yaitu 41,83 persen. Dia mengatakan, pasangan yang mampu menggaet sebagian besar massa tersebut berpeluang besar menang dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

Survei nasional tersebut dilakukan di 33 provinsi dari tanggal 1-9 Mei 2014. Metode pengumpulan data dilakukan melalui multistage random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawacara mendalam, focus group discussion, dan media analisis.

Dalam survei itu, LSI menggunakan sampel sebanyak 2.400 responden dengan tingkat kesalahan lebih kurang dua persen. Survei ini dibiayai sendiri oleh LSI.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Nasional
BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Nasional
Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Nasional
Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Nasional
DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X