Ini Alasan Golkar Gagal Masuk Koalisi PDI-P Menurut Jokowi... - Kompas.com

Ini Alasan Golkar Gagal Masuk Koalisi PDI-P Menurut Jokowi...

Kompas.com - 20/05/2014, 11:35 WIB
KOMPAS/NUT Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo bertemu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, di Pasar Gembrong, Jakarta, Selasa (13/5/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo mengungkap alasan Partai Golkar gagal masuk poros koalisinya bersama Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura.

"Mereka banyak permintaan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (20/5/2014). Kendati demikian, dia menolak menyebutkan apa saja permintaan Partai Golkar itu, baik terkait komposisi kabinet maupun jabatan lain.

Jokowi mengaku menyayangkan langkah partai berlambang beringin itu. Padahal, sejak awal dia sudah menyatakan bahwa kerja sama politik setelah pemilu legislatif yang digalang partainya tak akan membahas soal bagi-bagi kursi, baik menteri maupun bakal calon wakil presiden.

"Selain itu, kami (PDI-P) dibilang abu-abu, ndak tegas. (Kata Golkar), jika bergabung mesti ada power sharing," ujar Jokowi. "Kami kan dari awal bilang, tanpa syarat. Ya kami tolak saja," tutur dia. Jokowi mengatakan, keputusan penolakan kerja sama politik dengan Golkar bukan hanya diputuskan oleh dia, melainkan juga oleh petinggi lain di PDI-P.

Partai Golkar akhirnya menyatakan bergabung ke poros yang dimotori Partai Gerindra. Mereka menyatakan mendukung pencalonan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Padahal, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah sempat bertemu Jokowi di Pasar Gembrong, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, dengan isyarat kerja sama akan terjalin antara Partai Golkar dan PDI-P.


Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham berdalih, partainya bergabung dengan poros Partai Gerindra demi kepentingan bangsa Indonesia. Dia membantah bahwa ada deal tertentu yang menguntungkan Partai Golkar sehingga memberikan dukungan kepada Gerindra.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorPalupi Annisa Auliani
Komentar

Terkini Lainnya

Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Nasional
Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan 'May Day' Harus Kondusif

Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan "May Day" Harus Kondusif

Nasional
Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Megapolitan
Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Regional
Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Internasional
Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Internasional
Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Nasional
KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

Nasional
Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Megapolitan
Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Megapolitan
Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Regional
Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Megapolitan
Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Internasional
Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Nasional
Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Regional

Close Ads X