Kompas.com - 19/05/2014, 13:06 WIB
Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Senin (19/5/2014), bersepeda bersama menuju Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan diri. KOMPAS.com/Indra AkuntonoPasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Senin (19/5/2014), bersepeda bersama menuju Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan diri.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Golkar mempersilakan Jusuf Kalla maju sebagai bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo. Namun, secara formal, Partai Golkar tidak akan merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-JK.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di Istana Negara, Senin (19/5/2014). "Tidak mungkin berhubungan secara formal dengan kubu PDI-P karena tadi malam sudah seperti itu (pertemuan Aburizal dengan Megawati)," kata Agung.

Agung mengakui, saat ini partainya paling berpeluang masuk ke dalam poros pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Gugurnya rencana koalisi PDI-P dengan Partai Golkar juga diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dari pernyataan Hasto tersirat bahwa Partai Golkar menawarkan gaya berpolitik transaksional yang selama ini dihindari PDI-P. Hasto menegaskan, kerja sama politik yang dilakukan PDI-P dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Syarat utamanya adalah komitmen pada pembangunan bangsa dan bukan untuk bagi-bagi kekuasaan.

"Dengan Golkar, pintu sudah dibuka. Namun, ketika uluran tangan tidak menyepakati hal tersebut, maka kerja sama dengan Golkar menjadi tak realistis," kata Hasto dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com hari ini.

Atas dasar itu, PDI-P lebih memilih memantapkan koalisi dengan Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura karena sepakat dengan syarat dan gagasan yang dimunculkan. Koalisi tersebut ia anggap memberikan jaminan bahwa Jokowi dapat memimpin secara merdeka dan jauh dari sandera-sandera politik. "Tidak tersandera oleh berbagai bentuk politik transaksional," kata Hasto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Nasional
Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Nasional
Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Nasional
KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

Nasional
UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

Nasional
POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

Nasional
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 41.168, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.372.374 Orang

UPDATE: Tambah 41.168, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.372.374 Orang

Nasional
Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Nasional
Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X