Kompas.com - 19/05/2014, 13:06 WIB
Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Senin (19/5/2014), bersepeda bersama menuju Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan diri. KOMPAS.com/Indra AkuntonoPasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Senin (19/5/2014), bersepeda bersama menuju Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan diri.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Golkar mempersilakan Jusuf Kalla maju sebagai bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo. Namun, secara formal, Partai Golkar tidak akan merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-JK.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di Istana Negara, Senin (19/5/2014). "Tidak mungkin berhubungan secara formal dengan kubu PDI-P karena tadi malam sudah seperti itu (pertemuan Aburizal dengan Megawati)," kata Agung.

Agung mengakui, saat ini partainya paling berpeluang masuk ke dalam poros pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Gugurnya rencana koalisi PDI-P dengan Partai Golkar juga diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dari pernyataan Hasto tersirat bahwa Partai Golkar menawarkan gaya berpolitik transaksional yang selama ini dihindari PDI-P. Hasto menegaskan, kerja sama politik yang dilakukan PDI-P dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Syarat utamanya adalah komitmen pada pembangunan bangsa dan bukan untuk bagi-bagi kekuasaan.

"Dengan Golkar, pintu sudah dibuka. Namun, ketika uluran tangan tidak menyepakati hal tersebut, maka kerja sama dengan Golkar menjadi tak realistis," kata Hasto dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com hari ini.

Atas dasar itu, PDI-P lebih memilih memantapkan koalisi dengan Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura karena sepakat dengan syarat dan gagasan yang dimunculkan. Koalisi tersebut ia anggap memberikan jaminan bahwa Jokowi dapat memimpin secara merdeka dan jauh dari sandera-sandera politik. "Tidak tersandera oleh berbagai bentuk politik transaksional," kata Hasto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 4 di Qatar, Total Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kini 5.061

UPDATE: Tambah 4 di Qatar, Total Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kini 5.061

Nasional
Buron Hendra Subrata Akan Dideportasi dari Singapura

Buron Hendra Subrata Akan Dideportasi dari Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pembelajaran Tatap Muka Harus Dipertimbangkan Kembali

Menteri PPPA: Pembelajaran Tatap Muka Harus Dipertimbangkan Kembali

Nasional
Wakasal Apresiasi Ketangguhan Remaja Asal Pulau Harapan, Mampu Bertahan 3 Jam di Laut

Wakasal Apresiasi Ketangguhan Remaja Asal Pulau Harapan, Mampu Bertahan 3 Jam di Laut

Nasional
KSAL Berikan Adhi Makayasa untuk Putra Papua Anak Juru Parkir

KSAL Berikan Adhi Makayasa untuk Putra Papua Anak Juru Parkir

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Mulai Juli, Ini Lokasi Pelaksanaan Menurut Kemenkes

Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Mulai Juli, Ini Lokasi Pelaksanaan Menurut Kemenkes

Nasional
Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Nasional
Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Nasional
Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Nasional
Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Nasional
Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Nasional
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Nasional
Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X