Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Benarkan JK Cawapres Jokowi

Kompas.com - 19/05/2014, 09:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh membenarkan bahwa politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, telah ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden bagi bakal calon presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Keputusan JK (cawapres bagi Jokowi) ditetapkan semalam, bulat, tanpa tarik-menarik," kata Paloh saat tiba di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (19/5/2014). Paloh ditanya mengenai siapa cawapres bagi Jokowi.

Paloh mengatakan, penetapan tersebut berdasarkan kajian mendalam dengan berbagai pertimbangan. Pasangan itu, kata dia, merupakan kombinasi antara tokoh yunior dan senior. JK yang mempunyai pengalaman di pemerintah pusat dianggap mampu membantu Jokowi membangun pemerintahan yang baik jika terpilih nanti.

"Bisa bekerja mengejar ketertinggalan dari bangsa lain, terutama di bidang ekonomi," kata Paloh.

Ketika ditanya apakah sulit meminta JK menjadi cawapres bagi Jokowi, Paloh sambil tertawa menjawab, "Pak JK enggak perlu dibujuk-bujuk."

Partai Nasdem merupakan salah satu partai politik (parpol) pendukung Jokowi. Tiga parpol lain adalah PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pimpinan parpol pendukung Jokowi itu berkumpul pagi ini di rumah Megawati. Rencananya, pasangan Jokowi-JK akan dideklarasikan hari ini.

Jauh sebelum pemilu legislatif, berbagai pihak sudah mendorong agar JK dipasangkan dengan Jokowi. Hasil survei berbagai lembaga sebelum pemilu legislatif juga menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan tersebut tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com