Surya Paloh Benarkan JK Cawapres Jokowi

Kompas.com - 19/05/2014, 09:21 WIB
Mimbar yang akan digunakan Jokowi mendeklarasikan cawapresnya di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2014). KOMPAS.COM/ FEBRIAN FACHRIMimbar yang akan digunakan Jokowi mendeklarasikan cawapresnya di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh membenarkan bahwa politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, telah ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden bagi bakal calon presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Keputusan JK (cawapres bagi Jokowi) ditetapkan semalam, bulat, tanpa tarik-menarik," kata Paloh saat tiba di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (19/5/2014). Paloh ditanya mengenai siapa cawapres bagi Jokowi.

Paloh mengatakan, penetapan tersebut berdasarkan kajian mendalam dengan berbagai pertimbangan. Pasangan itu, kata dia, merupakan kombinasi antara tokoh yunior dan senior. JK yang mempunyai pengalaman di pemerintah pusat dianggap mampu membantu Jokowi membangun pemerintahan yang baik jika terpilih nanti.

"Bisa bekerja mengejar ketertinggalan dari bangsa lain, terutama di bidang ekonomi," kata Paloh.

Ketika ditanya apakah sulit meminta JK menjadi cawapres bagi Jokowi, Paloh sambil tertawa menjawab, "Pak JK enggak perlu dibujuk-bujuk."

Partai Nasdem merupakan salah satu partai politik (parpol) pendukung Jokowi. Tiga parpol lain adalah PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pimpinan parpol pendukung Jokowi itu berkumpul pagi ini di rumah Megawati. Rencananya, pasangan Jokowi-JK akan dideklarasikan hari ini.

Jauh sebelum pemilu legislatif, berbagai pihak sudah mendorong agar JK dipasangkan dengan Jokowi. Hasil survei berbagai lembaga sebelum pemilu legislatif juga menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan tersebut tinggi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Nasional
AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Nasional
ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

Nasional
Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Nasional
Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Nasional
Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Nasional
Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X