Kompas.com - 18/05/2014, 21:26 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Ketua Harian PD Syarief Hasan, dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Minggu (18/5/2014). Rapimnas ini mengagendakan pengambilan keputusan beberapa pilihan terkait pilpres mendatang yakni berkoalisi dengan parpol lain membentuk poros baru atau mengambil sikap sebagai partai oposisi. TRIBUNNEWS/HERUDINKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Ketua Harian PD Syarief Hasan, dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Minggu (18/5/2014). Rapimnas ini mengagendakan pengambilan keputusan beberapa pilihan terkait pilpres mendatang yakni berkoalisi dengan parpol lain membentuk poros baru atau mengambil sikap sebagai partai oposisi.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Demokrat baru saja menyelesaikan rapat pimpinan nasional, Minggu (18/5/2014) malam. Rapat yang berlangsung sekitar tiga jam ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan.

Hasil kesimpulan dibacakan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono. Ia mengatakan, Partai Demokrat akan fokus membenahi internal partai lima tahun mendatang secara serius dan berkelanjutan. "Hal ini untuk menuju partai yang modern, profesional, dan berdedikasi terhadap rakyat," ujar SBY.

Keputusan lainnya, terkait Pemilu Presiden 2014, Demokrat tidak akan berpihak atau bergabung dengan kubu mana pun, baik poros pendukung Joko Widodo maupun gerbong politik pengusung Prabowo Subianto. Hal ini sesuai pilihan 56 persen peserta rapimnas malam ini. Meski memilih netral, kader dan simpatisan Demokrat dipersilakan untuk memberikan suara kepada calon presiden yang memiliki platform yang segaris dengan Demokrat.

Rapimnas itu memunculkan sejumlah opsi lain, tetapi presentasinya kecil. Selaku ketua umum, SBY menyatakan akan mengumumkan sikap definitif Partai Demokrat pada 20 Mei 2014 dengan landasan sikap dan pandangan pada rapimnas.

"Rapimnas berpendapat, lebih mulia dan terhormat bagi partai untuk mandiri dan tidak meminta-minta untuk sebuah kekuasaan," katanya.

Demokrat juga mempersilakan capres dan cawapres dari partai lain untuk berkompetisi secara sehat dan mendidik. Jika Demokrat tidak berada di pemerintahan, SBY menilai Demokrat justru dapat sungguh-sungguh melakukan pembenahan dalam partai sambil mendengarkan kritik membangun dari masyarakat. Meski tidak berada di pemerintahan, Demokrat akan tetap memperjuangkan kepentingan rakyat.

Selain itu, keberadaan Demokrat di parlemen juga bisa menjadi oposisi penyeimbang yang efektif dan kritis untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat. Terakhir, rapimnas menilai momen ini baik bagi Demokrat untuk memberikan kesempatan pada parpol lain untuk menjalankan roda pemerintahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Nasional
Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Nasional
Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Nasional
Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
Di Hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Di Hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.