Ini Hasil Lengkap Rapimnas Partai Demokrat

Kompas.com - 18/05/2014, 21:26 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Ketua Harian PD Syarief Hasan, dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Minggu (18/5/2014). Rapimnas ini mengagendakan pengambilan keputusan beberapa pilihan terkait pilpres mendatang yakni berkoalisi dengan parpol lain membentuk poros baru atau mengambil sikap sebagai partai oposisi. TRIBUNNEWS/HERUDINKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Ketua Harian PD Syarief Hasan, dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Minggu (18/5/2014). Rapimnas ini mengagendakan pengambilan keputusan beberapa pilihan terkait pilpres mendatang yakni berkoalisi dengan parpol lain membentuk poros baru atau mengambil sikap sebagai partai oposisi.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Demokrat baru saja menyelesaikan rapat pimpinan nasional, Minggu (18/5/2014) malam. Rapat yang berlangsung sekitar tiga jam ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan.

Hasil kesimpulan dibacakan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono. Ia mengatakan, Partai Demokrat akan fokus membenahi internal partai lima tahun mendatang secara serius dan berkelanjutan. "Hal ini untuk menuju partai yang modern, profesional, dan berdedikasi terhadap rakyat," ujar SBY.

Keputusan lainnya, terkait Pemilu Presiden 2014, Demokrat tidak akan berpihak atau bergabung dengan kubu mana pun, baik poros pendukung Joko Widodo maupun gerbong politik pengusung Prabowo Subianto. Hal ini sesuai pilihan 56 persen peserta rapimnas malam ini. Meski memilih netral, kader dan simpatisan Demokrat dipersilakan untuk memberikan suara kepada calon presiden yang memiliki platform yang segaris dengan Demokrat.

Rapimnas itu memunculkan sejumlah opsi lain, tetapi presentasinya kecil. Selaku ketua umum, SBY menyatakan akan mengumumkan sikap definitif Partai Demokrat pada 20 Mei 2014 dengan landasan sikap dan pandangan pada rapimnas.

"Rapimnas berpendapat, lebih mulia dan terhormat bagi partai untuk mandiri dan tidak meminta-minta untuk sebuah kekuasaan," katanya.

Demokrat juga mempersilakan capres dan cawapres dari partai lain untuk berkompetisi secara sehat dan mendidik. Jika Demokrat tidak berada di pemerintahan, SBY menilai Demokrat justru dapat sungguh-sungguh melakukan pembenahan dalam partai sambil mendengarkan kritik membangun dari masyarakat. Meski tidak berada di pemerintahan, Demokrat akan tetap memperjuangkan kepentingan rakyat.

Selain itu, keberadaan Demokrat di parlemen juga bisa menjadi oposisi penyeimbang yang efektif dan kritis untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat. Terakhir, rapimnas menilai momen ini baik bagi Demokrat untuk memberikan kesempatan pada parpol lain untuk menjalankan roda pemerintahan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X